Jumat, 14 Oktober 2011 - 20:39:32 WIB

Kategori: Peristiwa - Dibaca: 614 kali

Bupati Mojokerto MKP : Proyek HEC Mendapat Rekomendasi Bupati Suwandi dan 17 Instansi


bupati-mojokerto-mkp--proyek-hec-mendapat-rekomendasi-bupati-suwandi-dan-17-instansi

Proyek ‘illegal’ pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) kini menjadi perhatian Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasha (MKP). Kemarin sore, orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto ini menggelar rapat di rumah makan Padang Restu Bondo, terkait proyek PLTMH milik PT. Hari Esok Cemerlang (HEC), dengan mengundang pihak terkait.

MOJOKERTO (suara-publik.com)- Usai rapat, Mustofa kepada suara-publik.com (Suara Publik Grup) mengaku, rekomendasi awal kepada HEC adalah Bupati Mojokerto sebelumnya, Drs. H. Suwandi, MM. Rekomendasi awal tersebut diberikan sejak 2009 dan disetujui 17 instansi di Provinsi untuk diteruskan kepada Gubernur, Jumat (14/10/2011) pukul 17.00 WIB.

Namun ketika didesak siapa 17 instansi/pejabat yang memberikan rekomendasi, spontan Mustofa mengaku tidak mengetahuinya. “Saya tidak tahu siapa 17 pejabat/instansi tersebut. Ini (17 pejabat/instansi, red) saat rapat provinsi,” ujar Mustofa. Dan, lanjutnya, dari Kabupaten tidak ada.

Selain itu bupati juga menjelaskan secara singkat hasil pertemuan yang baru saja digelar untuk intern itu. “Sudah ada titik temu, gambar-gambarnya sudahg jelas. pengusaha sudah mengakui ada yang tidak sesuai dengan kondisi hukum yang ada, dan ada upaya untuk me-review,” jelas Mustofa.

Saat disinggung HEC mendapat rekomendasi darinya, spontan Mustofa mengelak. “Orang boleh ngomong apa sajalah, tetapi secara legal formal itu tidak ada,” papar Mustofa yang diselingi dengan gurauan khasnya. Ditambahkan Mustofa, “Saya meminta HEC terlebih dahulu untuk melengkapi perijinannya,” pinta Mustofa.

Diperkirakan, yang hadir dalam rapat itu adalah Dewan Lingkungan Hidup Provinsi, Totok, Didik, Suryono, Widiarto, Andreas, Nuri. Dan dari HEC adalah Hariyanto, Sugiyanto dan George. Dari Pemda Susanto, Kepala Dinas Pengairan, Bupati Mustofa, Mieke (BLH). Heri dari Dispenda Mojokerto

Terpisah, Ketua LBH Bhaladika di Kab. Mojokerto, Edi Yusep kepada suara-publik.com mengecam keras proyek PLTMH di kali Kromong. “Itu jelas melanggar hukum. Ini namanya sama saja dengan sengaja menabrak aturan hukum. HEC sudah jelas melanggar, harus ditindak tegas.Kalau aparat hanya diam saja, ada apa?” serunya.

Lontaran keras lagi-lagi juga disampaikan LSM KLH melalui Ketuanya, Imam Rochani. Menurutnya, ada pelanggaran fatal dilakukan HEC yang tidak sesuai dengan MoU. “Berarti dengan dengan sendirinya MoU dengan Pemkab Mojokerto tersebut batal,” tegas Imam.

Terkait proyek milik Antonius ini, ada komentar warga setempat yang cukup menarik. Ia dan warga lainnya sengaja dipanggil oleh Lurah setempat guna sosialisasi PLTMH. Dimana setiap warga mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- dan sebungkus makanan. “Tetapi kami tidak bisa dipengaruhi begitu saja,” ketusnya. Perkiraan warga, awalnya investor hanya menguasai sumber air. Tetapi kelak akan ‘memainkan’ sumber air tersebut, sehingga sawah yang ada di sekitarnya akan kekurangan air dan akhirnya akan dijual murah, Sabtu (15/10/2011) pukul 16.00 WIB. (twi,dra,ono)

 

 

 

Foto Berita