Rabu, 15 Mei 2013 - 01:54:17 WIB

Kategori: Politik - Dibaca: 964 kali

Muna Tuding Aswaja Lakukan Rekayasa Politik


muna-tuding-aswaja-lakukan-rekayasa-politik
* PKNU segera Gugat KPUD ke MK

 

BONDOWOSO (suara-publik.com)– Pasangan Aswaja dinyatakan menang oleh KPUD Bondowoso (13/5/13). Nampaknya hal ini justru menjadi batu sandungan bagi KPUD maupun Aswaja. Pasalnya, PKNU sebagai pengusung calon bayangan (Muna) akan melakukan gugatan class action ke Mahkamah Konstitusi (MK), walaupun Pasangan Muna yang mengaku sudah pasrah dengan kondisi saat ini.

Anggota DPRD Bondowoso periode 2009-2014, Mustawiyanto menegaskan tidak bisa membayangkan seandainya proses pemilihan yang dinilai irasional alias tidak masuk akal, maka dirinya tidak sanggup kalau menang dalam pemilihan. Karena saat ditetapkan oleh  KPU menjadi calon, itu sudah irasional. “Saya katakan bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bondowoso rekayasanya sangat jelas. Dan masyarakat bisa menilai bagaimana KPU memoles kegiatan pilkada terkesan demokrasi," katanya.

Rekayasa politik yang dipertontonkan oleh elit politik sangat jelas, saat dirinya dan Abdul Mannan didaftar ke KPU sebagai peserta oloeh PKNU, namun tiba-tiba para pengurus PKNU keluar dan menjadai pengurus di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Akhirnya begini, terjadi pertarungan politik kaum santri yang kelewat batas, sama sekali mengabaikan etika demokrasi yang tidak bermoral," ujarnya.

Ia menambahkan, rekayasa politik yang dilakukan kubu Aswaja yang berkolaborasi dengan KPU terlihat jelas dan sistematis. Saat dua pasangan calon perseorangan dan pasangan Harisma (Haris Sonhaji-Harimas) tidak bisa maju sebagai kontestan Pilkada. kata dia, Amin Said dan tim suksesnya patut dicurigai yang telah melakukan memobilisasi birokrasi (pegawai) dan kepala desa untuk mendukung pasangan Aswaja yang disertai dengan tekanan. Perbuatan mereka itu dibungkus sedemikian rupa sehingga seakan-akan mereka tidak menyalahi aturan. Sehingga dirnya tidak bisa melakukan konsolidasi penggalangan dukungan. "Anda lihat sendiri, saya tidak bisa berkampanye sampai terpojok, diarahkan menjadi calon bayangan," tegasnya.

Selama masa kampanye terbuka Pilkada Bondowoso yang dijadwalkan sejak Jumat (19 April 2013) hingga Kamis (2 Mei 2013) pasangan Muna tidak nampak memanfaatkannya untuk menggalang dukungan. Sementara pasangan Aswaja, menggunakannya dengan beragam acara seperti konvoi. Bahkan Bupati Amin Said juga menggunakan beragam acara dengan beberapa organisasi masyarakat untuk mengalang dukungan dengan kemasan deklarasi pilkada damai atau dialog. Beragam poster Aswaja dan poster bupati juga mendominasi di 23 kecamatan.

Dalam dokumen, laporan dana awal kampanye yang disetorkan kedua pasangan itu kepada KPU, pasangan Muna menyebutkan dana kampanye sebesar Rp 4,4 juta yang bersumber dari dana partai politik (PKNU). Sementara pasangan Aswaja, menyetorkan total dana kampanye sebanyak Rp 550 juta. Dana itu dinyatakan berasal dari pasangan calon sebanyak Rp 150 juta, partai politik sebesar Rp 350 juta dan sumbangan persorangan sebesar Rp 50 juta.

Sementara itu, pengurus PKNU cabang Bondowoso yang baru terus melakukan konsolidasi dengan Khairul Anam selaku Ketua Umum DPP PKNU di Jakarta, terkait rencana gugatannya ke MK. Hal ini ditandaskan oleh Fadil Jailani, SH.,.MH, kepada sejumlah wartawan, bahwa pihaknya akan melakukan gugatan ke MK, karena KPUD dinilai pelaksanaan pilkada telah cacat hukum.

“Saya tegaskan bahwa pilkada di Bondowoso adalah cacat hukum. Karena pasangan calon yang diusung oleh PKNU yakni MUNA telah ditarik dari KPUD. Berarti calon tinggal satu pasangan calon, seharusnya paling sedikit ada dua pasangan calon. Pilkada Bondowoso hanya diikuti oleh 1 pasangan calon. Maka pelaksanaan Pilkada di Bondowoso tanggal 6 Mei itu tidak syah dan cacat hukum karena telah melanggar peraturan dan perundangan,” kata Sekretaris Dewan Syuro ini.

Kepengurusan PKNU yang baru dianggap tak sah oleh KPUD, maka hal itu tidak benar karena KPUD sudah menjawab balasan surat PKNU mengenai penarikan MUNA. “Memang menurut hukum harus dianggap sah, selama belum ada keputusan dari Pengadilan. Oleh karena itu, PKNU akan memperkarakan Pilkada Bondowoso,” tegasnya. Ditambahkan pula, “Setiap warga nagara mempunyai hak dan kepentingan. Jika hak dan kepentingannya dirugikan oleh lembaga atau orang lain, maka dapat mengajukan gugatan hukum  ke pengadilan yang berkompeten dalam konteks pilkada. Kami akan perkarakan pilkada kemarin,” serunya.

Selain itu, pengurus PKNU akan melakukan pengganti antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD dari Fraksi PKNU yang telah pindah partai. Karena sesuai dengan peraturan tanpa di PAW, mereka harus mengundurkan diri dari anggota DPRD. ”Kalau mereka punya rasa malu, maka mereka harus mengundurkan diri tanpa diminta. Namun jika mereka tetap mempertahankan keanggotaannya sebagai anggota DPRD, dengan terpaksa kami dari PKNU akan melakukan PAW,”  pungkasnya. (hery masduki)