11 Karyawan PHK PT. Ragam Putra Utama Segera Lapor Polda Jatim
Rudi Otto (SPSI Jatim) & 11 Karyawan PHK PT. Ragam Putra Utama, (insert) Dedy Otto., SH dan Achmad David Firmansyah., SH menunjukan rincian akumulasi total kekurangan upah

11 Karyawan PHK PT. Ragam Putra Utama Segera Lapor Polda Jatim

SIDOARJO (Suara Publik)- PT. Ragam Putra Utama (RPU), perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur karoseri, beralamat di Jl. Raya Gilang No. 2, RT 002/ RW 001, Kelurahan/Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo segera dilaporkan 11 (sebelas) karyawannya atas dugaan tindak pidana Undang Undang (UU) Ketenagakerjaan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini tertuang dalam surat kuasa 11 pekerja PT. RPU, yang dikuasa hukumkan kepada 2 (dua) advokad, yakni: Dedy Otto., SH dan Achmad David Firmansyah., SH di Ayam Bakar Primarasa, Jl. A. Yani, Surabaya, Senin (18/01/2021).

Otto mengatakan, dugaan tindak pidana ini bermula dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT. RPU kepada 11 Karyawannya, yaitu: Santoso Utomo (37), warga Jl. Rungkut Lor VII, Surabaya, Eko Kasianto (43), warga Jl. Taman, Sidoarjo, Hartini (37), warga Jl. Ketintang Baru IV Buntu, Surabaya, Eddy Jumanto (60), warga Jl. Gilang, Sidoarjo, Agus Arifiantoro (26), warga Jl. Selorejo, Kediri, Agus Suwarno (64), warga Jl. Taman, Sidoarjo, Henny Sulistyawati (48), warga Jl. Lirboyo, Pasuruan, Abdul Rohman (41), warga Jl. Jambu Geluran, Sidoarjo, Virony Puji Saputro (34), Dsn. Genjong Lor, Jombang, Sugiono (52), Dsn. Losari, Sidoarjo dan Hendrik Pratama (24), Jl. Dsn. Kempreng, Sidoarjo. “Rata-rata mereka bekerja sudah sekitar 5 tahun,” ucap Otto kepada www.suara-publik.com, kemarin.

Achmad menambahkan, sejak awal bekerja 2015 di PT. RPU, 11 korban PHK diduga menerima upah di bawah UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) Sidoarjo. “Jika di akumulasi sejak 2015, selisih kekuaran upah dari UMK dari 11 korban PHK, ditotal sebesar Rp. 863.603.639” tegas Achmad, kemarin. Achmad mengatakan, laporan 11 korban PHK menitiberatkan pada dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Ketenagakerjaan. “Pasal 81 angka 25, pasal 88A ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan pasal 88E ayat 2 dan pasal 156 ayat (1), pasal 185 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” ungkap Achmad.

Otto menekankan, PT. RPU harus bertanggung jawab atas nasib 11 korban PHK ini. “Patut diketahui dengan jelas bahwa di UU Cipta Kerja pasal 185, menjelaskan barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2), pasal 68, pasal 69 ayat (2), pasal 80, pasal 82, pasal 88A ayat (3), pasal 88E ayat (2), pasal 143, pasal 156 ayat (1) atau pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dana atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta,” tegas Otto, kemarin.

Ditempat terpisah, Dirut PT. RPU, Wahyu saat dikonfirmasi www.suara-publik lewat Whatsapp (WA) tidak menjawab, bahkan memblokir WA. Wahyu ditelp lewat ponselnya tidak mengangkat, Rabu (20/01/2021). (dwi)

Sebelumnya Hadapi Covid-19. Polres Gresik Serentak Gelar Penilaian Lomba KTS. Di Polsek Jajaran.
Selanjutnya Penyebar Hoax Kasdim Gresik Meninggal Setelah di Vaksin, di Bekuk Tim Cyber Crime Polres Gresik