Agus: Mobdin Sekda Tidak Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Agus: Mobdin Sekda Tidak Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dilaporkan oleh : Hery Masduki.

BONDOWOSO, (Suara Publik) - Pernyataan kepala Dinas PPKA Kabupaten Bondowoso, bahwa Sekda diperbolehkan mengambil alih mobil dinas (Mobdin), seperti yang dilansir media harian pagi Bondowoso, Senin kemarin, 20/11/2017. Dalam pernyataan yang dilontarkan oleh Farida, bahwa dasar pengambilan alih mobdin oleh Sekda tersebut sudah sesuai dengan PP nomor 27 tahun 2014 dan Permendagri nomor 19 tahun 2016, bahwa Sekretaris Daerah merupakan pengelola barang milik daerah.

Sementara itu, Direktur LSM Jack Centre, Agus Sugiarto. yang menyoal mobdin yang di pakai Sekda, langsung bereaksi. Bahkan, menantang pihak pemerintah beradu argumentasi. “Saya berpandangan, bahwa DPPKA itu tidak melihat substansi peraturan itu. Dalam PP 27 2014 dan Permendagri 2016 itu kan mengenahi pengelolaan dan penata keuangan daerah,”kata Agus Sugiarto.

Menurutnya, berkaitan dengan masalah P2D2 berbeda, bahwa yang mengatur itu adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang berkaitan dengan dana P2D2. Bukan mengesampingkan aturan yang lain. Secara logika, DIPA-nya itu ada di kementerian keuangan, maka menteri itu mengeluarkan PMK, sehingga bunyi PMK tersebut mengatur masalah penggunaan anggaran itu.

“Saya tidak mempermasalahkan, bahwa Sekda berhak mengambil alih barang, karena posisi Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah,”ujarnya. Agus membenarkan bahwa Sekda dapat mengambil alih mobdin milik OPD, akan tetapi, apakah sudah sesuai dengan peruntukannya?. Dan apakah sudah sesuai dengan tingkat kepatutannya?. “itulah yang menjadi persoalan. Kenapa di PMK yang mengatur tentang dana P2D2 tersebut, untuk mobilisasi yaitu, apabila mau mengadakan pengadaan mobil operasional dinas, itu tujuannya untuk mendukung yang 4 item yang sudah tertera di PMK,”tegasnya.

Lebih lanjut Agus mengungkapkan, bahwa diantara 4 item tersebut, air minum, irigasi, infrastrukr jalan dan sanitasi. Oleh karenanya, di peraturan itu, diperbolehkan untuk melakukan pengadaan mobdin, agar supaya menjadi pendukung kegiatan yang 4 item itu, bukan mendukung kegiatannya Sekda.

“Kembali kepada hal yang substansi, bahwa penggunaan anggaran P2D2 itu diberikan kepada PUPR, jangan kemudian mentang-mentang menjadi ketua Tim anggaran, lalu seenaknya main serobot tanpa membaca peraturan yang memberikan anggaran,”ucap Agus.

Masih kata Agus, bahwa pihaknya tidak berbicara tentang masalah kebijakan Daerah yang notabeni Sekda selalu koordinator pengelolaan keuangan daerah. Namun, ia berbicara tentang peruntukan dana itu sesuai dengan PMK. “Kalau Permendagri nomor 19 tahun 2016 dan permendagri lainnya, karena itu yang mengatur ketika anggaran itu diberikan kepada daerah, sehingga dirumuskanlah oleh orang-orang daerah dan DPRD dengan menggunakan di peraturan tersebut.

“Tetapi disini yang menjadi persoalan adalah, anggaran itu sudah sesuaikah dengan peruntukannya,”ketusnya.(*)

Sebelumnya Dua Pengedar Narkoba Jaringan Depok Divonis 14 Tahun.
Selanjutnya Batik Ki Ronggo Karya Cicilia Eka Putri Tembus Pasaran Antar Pulau.