Aksi Seribu Lilin, Dukung KPK Segera Tuntaskan Kasus Hukum Tanah Negara.
Foto: Ribuan Warga Bondowoso Nyalakan Lilin

Aksi Seribu Lilin, Dukung KPK Segera Tuntaskan Kasus Hukum Tanah Negara.

Laporan : M.Susyanto BONDOWOSO, suara-publik.com - Ribuan masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cinta Bondowoso (Amacibo), melakukan aksi damai seribu lilin di alun-alun Kibagus Azara Bodowoso. Sabtu malam, (2/6/2018).

Aksi masa tersebut dipicu adanya tanah Negara (TN) disejumlah desa dan 9 Kecamatan, yang diduga dijual paksa oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso kepada PT BSI. Sehingga menimbulkan sengketa hukum yang saat ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kordinator aksi, Ramli Arul menyatakan, adanya aksi seribu lilin ini, yang pertama adalah mendukung TNI Polri untuk menumpas teroris yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah mendukung sepenuhnya KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan penjualan TN oleh pejabat Pemkab Bondowoso.

“Kami minta kepada bapak Agus Rahardjo, selaku ketua KPK untuk segera menyelesaikan kasus hukum TN dan korupsi lainnya,”kata Ramli kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya, aksi ini pula untuk menampik tudingan bahwa kasus TN tidak melanggar hukum. Ada pula yang mengatakan bahwa KPK tidak berani ke Bondowoso, dan hanya sampai di Probolinggo tidak bisa lanjut ke Bondowoso.

Kemudian ada isu bahwa KPK sudah di kondisikan, sehingga tidak berani untuk mengungkap kasus hukum di Bondowoso. “Jadi ini yang melatar belakangi aksi yang melibatkan aktifis social untuk memfasilitasi dengan melakukan aksi seribu lilin agar didengar oleh seluruh petinggi KPK di Jakarta,”tegasnya.

Namun, ketika ditanya luas TN yang sudah dijual, Ramli melempar kepada KPK, karena pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pernyataan terkait jumlah TN. Karena menurut sumber yang dapat dipercaya, ada beberapa pejabat pemkab Bondowoso yang sudah dimintai keterangan oleh KPK.

“Harapan kami kepada KPK segera mempercepat proses hukum TN. Kalau memang ada pelanggaran hukum segera diusut, sehingga kemudian saudara-saudara kami ini yang tanahnya dicaplok dan diambil mendapatkan keadilan,”ujarnya.

Selain itu, ada palu Hakim yang memutuskan bahwa TN itu dikembalikan kepada rakyat, dan dapat dikelola lagi oleh rakyat. Apalagi difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk disertifikatkan atasnama rakyat dan menjadi hak milik rakyat.

“Itu yang menjadi harapan kami, sehingga kami sebagai penggarap selama puluhan tahun dapat memiliki tanah itu sebagai hak milik,”tegasnya.

Sementara itu, perwakilan korban TN, Yoto, warga Desa Bandilan Kecamatan Prajekan mengungkapkan, di Desa Bandilan ada 100 hektar lebih TN yang sekarang sudah dikuasai pihak luar. “Dengan adanya aksi ini, kami dari perwakilan masyarakat Desa Bandilan meminta kepada KPK, agar proses hukum segera dituntaskan, kami hanya minta keadilan, tolong kembalikan TN itu, karena TN itu sudah puluhan tahun kami garap,”pintanya.

Menurutnya, proses penjualan TN itu ada indikasi kongkalikong antara prangkat desa dengan pejabat yang berwenang. Pasalnya, saat melakukan pengukuran tanah, pihak warga tidak pernah dilibatkan, warga hanya disuruh tanda tangan dan menerima uang kompensasi sebesar 10 juta perhektar.

“Kami tidak tahu berapa luas tanah yang diukur itu, karena pada saat melakukan pengukuran tanah, kami tidak dilibatkan, dan perangkat desa mengatakan bahwa tanah yang kami garap selama puluhan tahun itu dibutuhkan oleh Negara,”tegasnya.

Kendati menerima uang kompensasi, warga tidak tahu berapa luas tanah yang dijual itu. Namun, warga berharap kepada KPK agar segera menuntaskan kasus TN tersebut. Bahwa warga siap memberikan keterangan kepada KPK jika nanti dibutuhkan. “Kami siap menjadi saksi, bahkan kami akan membawa bukti-bukti, agar KPK yakin kalau TN itu telah dimanipulasi oleh para pejabat,”imbuhnya.

Sebelumnya Asyik Nyabu, Pemuda Ini di Grebek Polisi.
Selanjutnya Antisipasi Kejahatan Jalanan, Polrestabes Surabaya Bersama Pom TNI dan Satpol PP, Sekat Akses Suramadu.