Alokasi Diluar Simpan Pinjam, Dipertanyakan Keabsahan nya.

Alokasi Diluar Simpan Pinjam, Dipertanyakan Keabsahan nya.

Jombang, Suara Publik.com  -  Rupanya, sejauh ini eks dana PNPM tidak hanya dialokasikan untuk kegiata simpan pinjam, tapi diluar itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk kegiatan fisik dan kompensasi 10 persen kepada Pemerintah Desa anggota BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa).

Pertanyaannya, merujuk kemana keputusan itu diambil? 

Seorang sumber menyebut, cantolan berdasarkan surat Dirjen Kemenedes tentang eks dana PNPM dibagi ke desa-desa dengan mekanisme pancatatan sebagai aset, dinyatakan lemah karena bertabrakan dengan Surat Edaran Mendagri yang menyebut pencatatan tidak dibenarkan tanpa dibarengi pengukuhan dalam APBDes.

"Tapi faktanya, eks dana PNPM tidak pernah masuk dalam APBDes. Sehingga tidak pernah menjadi aset desa, "tegasnya. 

Juga, sambung sumber tersebut, perintah Dirjen Kemendes untuk memulangkan eks dana PNPM ke desa-desa itu dinilai bertolak belakang dengan ketentuan Menteri Keuangan yang mengharamkan dana hibah ditarik kembali ke negara atau desa.

"Jadi, jika cantolan pengelolan eks dana PNPM oleh BKAD tersebut hanya merujuk pada surat Dirjen Kemendes, maka secara debatable posisinya terbilang lemah. Dengan demikian keabsahannya sangat diragukan, "tegasnya. 

Seperti diketahui, untuk beberapa kecamatan di Jombang, pengelolaan eks dana PNPM oleh BKAD tidak hanya sebatas kegiatan simpan pinjam, tapi digunakan juga untuk kegiatan fisik pembangunan gedung UPK, serta penyaluran 10 persen kompensasi kepada Pemerintahan Desa anggota BKAD.

Keputusan BKAD tersebut, sergah sumber, selain diragukan cantolannya, juga berpotensi terjadi disalokasi atau pembelokan pengelolaan, yang berarti juga terjadi potensi pidana. 

Info yang dihimpun Suara Publik.com menyebutkan, disejumlah kecamatan di Jombang, eks dana PNPM saat ini banyak dialokasikan untuk pembangunan gedung UPK. Bahkan untuk keperluan tersebut, ada BKAD yang berani menggelontorkan hingga 30 persen dari total eks dana PNPM.

Alokasi sebesar itu dinilai janggal karena tidak sesuai tipikal eks dana PNPM yang sejatinya merupakan dana pengentasan kemiskinan.  Selain kegiatan fisik, alokasi eks dana PNPM untuk kompensasi kepada Pemerintahan Desa anggota BKAD sebesar 10 persen juga diragukan keabsahannya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, masing-masing desa disetiap kecamatan diketahui menerima kompensasi dengan nominal berbeda.  Dari yang paling kecil yaitu Rp 3,5 juta per desa per tahun, hingga 13 juta per desa per tahun.

Mekanisme penyaluran juga diketahui berbeda. Sebagian langsung masuk ke rekening desa, tapi sebagian yang lain diterimakan kepada Kepala Desa. Belum diketahui apakah cara terakhir dipastikan masuk ke rekening desa. (Din)

Sebelumnya Hadirnya Lembaga KEUANGAN Desa, Tak Menghapus Noda.
Selanjutnya DPMD Jombang, Disebut Sumbang Kekeliruan