Amanat Permendagri, Bukan Amanat Permen Karet.
Foto : Panitia Pilkades Tingkat Desa se Kabupaten Pasuruan. Iwan Dayat

Amanat Permendagri, Bukan Amanat Permen Karet.

Pasuruan, Suara Publik - Amanat Permendagri terkait Pilkades Yang bisa dilenturkan sesuai kemauan lidah saat mengunyah permen. Sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala Desa.

Dinamika atas hasil ujian akademis bakal calon kepala desa di Kabupaten Pasuruan saat ini menuai beragam konflik di sejumlah Desa. Diantaranya Plososari, kecamatan Grati, Watgalih dan Watuprapat, kecamatan Nguling serta di Desa Pasrepan yang menimpa rumah anggota DPRD kabupaten Pasuruan dari PDI P.

Dua bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Agustus 2019, Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan, sudah memberikan saran pemikiran pada saat rapat kerja dengan mitra Komisi 1, yakni (Asisten 1, Bagian Hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) terkait dengan terbitnya Perbup Nomor 20 Tahun 2017 yang di dalamnya terdapat pasal-pasal mengatur tentang kewajiban ujian akademis bagi bakal calon kepala desa yang jumlahnya hanya 2 (dua) sampai 5 (lima) Bacakades.

Sangat jelas dalam Perbup tersebut, terdapat pasal-pasal yang menyesatkan. Dalam hal ini, Bupati selaku penanggungjawab terbitnya atas aturan tersebut.

"Kalaupun tujuan, atau roh-nya dilaksanakannya ujian akademis tersebut untuk menghindari adanya bakal calon kepala desa yang tidak bisa membaca dan menulis. Seharusnya dapat dibedakan aturan mainnya, kalau bakal calon kepala desa yang jumlahnya 2 (dua) sampai 5 (lima) orang bahwa secara regulasi acuannya yakni Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 pasal 23, mereka sudah dapat ditetapkan sebagai calon kepala desa, maka, ujian akademis penilaiannya bukan dinyatakan lulus dan tidak lulus.

Tetapi terfokus pada apakah bisa 'membaca' dan 'menulis' terhadap bakal calon kepala desa tersebut. Bilamana terdapat bakal calon kepala desa yang ternyata tidak bisa Calistung, maka ijazah pendidikan yang dipakai sewaktu mendaftar Cakades patut di pertanyakan, dan dapat ditersangkakan melakukan pemalsuan dokumen (ijazah).

Dan secara otomatis bakal calon kepala desa tersebut dapat dibatalkan sebagai calon kepala desa," kata Mujibudda'awat, mantan anggota DPRD kabupaten Pasuruan 2014 - 2019, minggu (27/10/19).

Lebih lanjut Mujibudda'awat memaparkan,"Sedangkan bagi bakal calon kepala desa yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) orang ke atas, maka, seleksi ujian akademisnya lebih diperketat dan selektif. Karena, untuk menyaring 5 (lima) orang bakal calon kepala desa dan penentuannya pun di rangking sesuai hasil ujian akademis," paparnya.

Menurut Mujibbudda'awat, Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Pasuruan belum terlambat untuk menyikapi kondisi yang terjadi saat ini, dengan mengambil keputusan menganulir hasil ujian akademis tersebut, dan membuat keputusan bahwa, bagi bakal calon kepala desa yang jumlahnya di ikuti 2(dua) sampai 5(lima) orang dinyatakan dapat ditetapkan sebagai calon kepala desa (sesuai regulasi Permendagri).

Sedangkan, bagi bakal calon kepala desa yang jumlahnya di ikuti lebih dari 5(lima) orang, maka hasil ujian akademis yang sudah dilaksanakan (sesuai Perbup), tetap dinyatakan berlaku.

Pengumuman hasil tes akademis dari tim LPPM Universitas Brawijaya kota Malang pada kamis, (24/10/19) yang dibagikan kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat desa di kabupaten Pasuruan yang berjumlah 243 Desa.

Sarwono, selaku ketua tim LPPM mengungkapkan bahwa hasil tes akademis sesuai regulasi perbub kabupaten Pasuruan terkait pilkades, jika kemudian ada masalah terhadap perbub tersebut, maka menurutnya komisi 1 DPRD kabupaten Pasuruan wajib menggodoknya kembali bersama instansi terkait.

Sebanyak 884 Bacakades dari 243 Desa se kabupaten Pasuruan mengikuti ujian tes akademis pada 11 Oktober 2019. Dan pengumuman atas hasil ujian akademis tersebut diumumkan pada 24 Oktober 2019.

Dimana dari total 884 Bacakades, 94 diantaranya dinyatakan tidak lulus ujian tes akademis dengan nilai rata - rata dibawah 5.

Terkait hal ini, Anang Saiful Wijaya selaku Asisten 1 bidang pemerintahan mengungkapkan. Bahwa Pemkab Pasuruan telah siap dengan segala konsekwensinya atas hasil ujian tes akademis bacakades, termasuk protes dari pihak bacakades yang dinyatakan tidak lulus tes akademis.

"Kalau Bacakades dinyatakan tidak lulus tes akademis, kemudian tidak menerima atas hasil tes tersebut, Bacakades yang bersangkutan bisa mengajukan surat keberatan atas hasil tes akademis, kepada panitia pilkades tingkat kabupaten Pasuruan yang juga ditembuskan kepada Bupati Pasuruan.

Selanjutnya, pemerintah kabupaten Pasuruan melalui DPMD akan memanggil pihak LPPM universitas Brawijaya untuk memaparkan hasil ujian tes akademis dari yang betsangkutan, dalam hal ini yang membuat surat keberatan atas hasil tes ujian akademis," Terang Anang Saiful Wijaya.

Saat ini, Pilkades se kabupaten Pasuruan serentak yang akan digelar pada 23 November 2019 mendatang telah memasuki tahapan pengundian nomor cakades.

Dalam hasil tes ujian akademis bacakades, ada 4 Bacakades yang berasal dari Desa Ketangirejo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan dinyatakan tidak lulus semua dalam ujian tes akademis yang didalamnya meliputi penguasaan terhadap bacan kitab suci.

Terkait hal ini, beberapa pihak akan melakukan aksi unras di gedung DPRD kabupaten Pasuruan pada senin esok, 28 Oktober 2019 yang ditujukan kepada komisi 1 DPRD kabupaten Pasuruan dan saat ini dipimpin oleh Dr Kasiman.(dyt)

Sebelumnya Kasum TNI: Pemuda Pancasila Harus Konsisten Kawal 4 Pilar Kebangsaan.
Selanjutnya Kasus Prostitusi Selebrity, PA Tak Ingin Disangkutkan Putri Indonesia.