Antisipasi Keterlambatan LPJ DD ADD, Pemkab Bondowoso Siapkan Juklak Juknis.

Antisipasi Keterlambatan LPJ DD ADD, Pemkab Bondowoso Siapkan Juklak Juknis.

Dilaporkan oleh : Mahfud Susyanto

BONDOWOSO, (Suara Publik) - Untuk mengantisipasi adanya keterlambatan laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) sebagaimana yang terjadi di 2016. Akhirnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, mempersiapkan lebih awal petunjuk teknis pengelolaan Anggaran Dana Desa maupun Dana Desa di 2018.

Meski keterlambatan laporan pertanggungjawaban DD tidak berpengaruh terhadap perolehan DD di tahun depan. Hal ini terbukti, di 2018, Bondowoso mendapatkan tambahan Dana Desa sebesar Rp23 miliar sehingga total DD yang akan dikucurkan kepada 210 desa di Bondowoso mencapai Rp197 miliar, sementara untuk ADDesa masih tetap seperti tahun lalu yaitu berkisar Rp99 miliar.

Asisten 1 Sekretraiat Pemkab Bondowoso, Agung Trihandono, mengungkapkan, tahun kemarin, sebanyak 199 desa mengalami keterlambatan laporan pertanggung jawaban terkait Dana Desa. Keterlambatan ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya, petunjuk teknis penggunaan DD dan ADD selesai sekitar Maret, harusnya awal Januari sudah siap.

“Nah, untuk mengantisipasi kajadian tahun kemarin tidak terulang lagi kita siapkan juklak juknis lebih awal,” kata Agung Trihandono. Dia menjelaskan, tahun ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang di dalamnya telah mengatur tentang petunjuk teknis pengelolaan DD dan ADD akan dirampungkan akhir Desember 2017, sehingga dipastikan, awal 2018 semua desa telah siap dengan APBDes.

“Kita berharap tidak ada lagi keterlambatan laporan pertanggungjawaban dari desa,”ujarnya. Saat ini lanjut Agung, ada beberapa hal yang sedang ditata dalam petunjuk teknis pengelolaan DD dan ADD,  diantaranya, hal yang sifatnya menjadi hak perangkat desa seperti tunjangan perangkat desa ataupun tunjangan kesejahteraan perangkat desa terkait BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang sifatnya melekat dan menjadi hak perangkat kita tata kembali.

“Sedangkan iuran BPJS Kesehatan ataupun Ketenagakerjaan setiap bulan harus dibayarkan. Berbeda dengan ADD dan DD yang tidak terkunci dengan penggunaan anggaran,”imbuhnya.(*)

Sebelumnya SPBU Kota Kulon Bondowoso Terbakar, 1 Petugas Terluka.
Selanjutnya Terungkap, Sepasang Kekasih Pembuang Janin di Hotel Varna