Berita Dibalik Berita Jual Beli Jabatan, Pejabat Kompak Membantah.
Foto: Kadis Perindustrian dan Perdagangan Bambang Nurwidjanto(atas) Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Agus Purnom SH.(bawah)

Berita Dibalik Berita Jual Beli Jabatan, Pejabat Kompak Membantah.

Jombang, Suara Publik.com  - Beredarnya rumor jual beli jabatan dilingkungan Pemkab Jombang nampaknya tidak seluruhnya benar. Setidaknya itu menurut kalangan Pejabat. Mereka pun ramai ramai menyuarakan bantahan.

Mulanya Kepala Badan Kegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKD PP) Pemkab Jombang, Senen, yang melakukan bantahan. "Tidak benar. Tidak ada itu (jual beli jabatan), "tegas Senen kepada awak media. 

Bantahan serupa juga dilontarkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Jombang, Bambang Nurwidjanto.

Ditemui diruang kerjanya, Rabu (9/9) lalu, pria dengan penampilan kalem ini mengaku tidak percaya ada praktik jual beli jabatan dilingkungan Pemkab. "Saya tidak percaya ( jual beli jabatan) itu ada. Dan saya menykini kabar yang beredar tidak lah benar, "tegasnya. 

Sebelumnya, Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Jombang, Agus Jauhari, juga menyatakan hal serupa ketika dikonfirmasi soal perkembangan kasus "nyanyian" Waras.

Bahkan nadanya terkesan datar karena tidak tersirat bentuk penyikapan setimpal dari Pemkab. "Tidak ada penyikapan apapun (oleh Pemkab). Semua berlalu dengan adem ayem, "kata Agus via telepon genggamnya, Senin (7/9).  

Kepala Dinas PUPR ((Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Pemkab Jombang, Miftakhul Ulum, yang belum genap setahun menjabat sehingga ia diyakini merasakan atmosfir seperti yang dituduhkan Waras, belum berhasil dikonfirmasi.

Beberapa kali ditemui dikantornya, Kepala Dinas termuda dilingkungan Pemkab Jombang yang wilayah kerjanya selalu mengawal anggaran paling besar ini tidak ada ditempat. "Maaf, bapak lagi giat luar kantor, "kata staf kantor dinas PUPR, Senin (14/9). 

100%

Sedikit berbeda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Jombang, Agus Purnomo SH, bahkan berani meyakini nyanyian Waras hanyalah kabar bohong alias hoaks. Ukurannya, kata Agus, karena Waras tidak pernah sanggup memaparkan bukti pendukung yang menegaskan praktik tersebut terjadi. "Saya berani pastikan itu (nyanyian Waras, red) hoaks, "tegasnya saat ditemui diruang kerjanya, Senin (14/9). 

Mantan Kepala Bagian Hukum Pemkab Jombang yang dikenal memiliki gaya kemimpinan cukup bersih ini mengaku pernah bertemu dan melakukan dialog langsung dengan Waras. "Saya tanya ke dia, pada 2019 lalu saya telah mengangkat sembilan Kepala Sekokah, apakah sembilan orang ini mengaku dipungut biaya? Kalau ada pengakuan seperti itu silahkan dihadapkan kepada saya, biar saya copot saat ini juga. Saya tanya seperti itu, dia menampik berkomentar, "tambahnya. 

Saat disinggung soal kenapa Pemkab  tidak melakukan tindakan apapun terhadap ulah Waras yang dinilai bukan saja merugikan nama baik institusi, tapi juga secara opini bisa saja membuat masyarakat percaya bahwa praktik itu ada karena Pemkab tidak melakukan tindakan yang terukur alias memilih diam, "Sebenarnya dari sisi perundangan yang berlaku bisa saja diambil tindakan hukum. Tapi buat apa langkah itu diambil. Untungnya apa bagi Pemkab? "pungkas Kepala OPD berlatar disiplin hukum yang dikenal sangat anti pungli ini. (Bersambung/Din)

Sebelumnya Cegah Meningkatnya Covid-19, Polres Gresik Gencar Lakukan Ops. Yustisi.
Selanjutnya Tangguh Yustianto Ketua Kartar Pacar Keling, Ditangkap Dengan 2 Gram Sabu Siap Edar.