Bila Surabaya Masih Zona Merah, Sebaiknya Tunda Saja Pilkada Sesuai Perpu no 2 Tahun 2020.
Foto: Pertemuan warga dalam persiapan menghadapi Pilwali 2020.

Bila Surabaya Masih Zona Merah, Sebaiknya Tunda Saja Pilkada Sesuai Perpu no 2 Tahun 2020.

Oleh Kusworo Ex Media Center SBY-JK.

Pilkada Surabaya yang digenjot tahapannya agar bisa terlaksana pada Desember 2020. Tentu bertolak belakang dengan kondisi yang tercipta Surabaya merah menghitam. Bahkan Perwali no 33 tahun 2020 harus menerapkan jam malam. 

Dimana saat ini sektor hiburan dan olah raga harus dihentikan kegiatannya. Karena takut menjadi mata rantai penularan covid-19. Membuat ekonomi Surabaya menjadi suram. Bahkan banyak warga kesulitan untuk menghidupi keluarga karena tidak bekerja.

Sementara Pilkada kota Surabaya dikebut lewat PPS membentuk panitia pemuthakiran data pemilih. Tahapan ini menurut aturan KPU lewat PPK dan PPS, petugas Pemutakhiran Data Pemilih(PPDP) wajib ikut Rapid Test. Hal itu untuk mengurangi resiko tertular Covid-19.

Melihat peraturan walikota no 33 yang melarang kegiatan sektor pariwisata dan olah raga. Sementara Pilwali dikebut agar bisa terlaksana Desember yang akan datang. Tentu ini suatu yang berlawanan. 

Disatu sisih Perwali no 33 tidak ingin penyebaran covid-19. Tapi tahapan Pilwali marak serentak di RT-RW untuk membentuk PPDP. Bisa kegiatan ini menimbulkan klaster baru penularan Covid-19. Memang petugas tersebut wajib mengikuti rapid test di laboratorium Prodia.

Sementara hasil test Rapid hanya berlaku maksimal 7 hari. Setelah 7 hari apa ada jaminan petugas PPDB dengan hasil Rapid Non Reaktif tidak membawa virus corona?. Tidak ada paramedis yang menjamin.

Salah satu Ketua RT menyatakan, warga saya takut untuk ikut Rapid Test. Karena bila reaktif akan diisolasi mandiri. Sementara warga akan menanggapi berbeda bila ada yang reaktif. Ada yang langsung menstigma kena corona ada juga yang paham reaktif itu belum tentu positif corona. Yang jelas warga akan heboh terhadap salah satu tetangga yang reaktif, kata Ketua RT yang namanya belum mau disebut namanya.

Apakah hanya 1 RT saja yang menolak rapid test nanti saat pembentukan Kelompok Panitia Pemungutan Suara(KPPS)?. Ternyata banyak yang menolak karena bingung bila ada yang reaktif dan langsung di test swab.

Dengan adanya test lanjutan dan hasilnya Confirm Covid-19, warga sekitar pasti heboh dan tidak akan berani menuju ke Tempat Pemungutan Suara(TPS). Tentu hal ini akan menyulitkan pengurus RT RW untuk mengajak warganya menggunakan hak pilihnya.

Ditunjang oleh pemberlakuan jam malam. Hiburan dan olah raga dilarang. Dibenak warga Surabaya status corona ini sangat membahayakan. Tentu saat ini warga bertanya-tanya. Sebegitu menakutkan kah wabah Covid ini. Bila membahayakan kenapa Pilwali harus dilaksanakan. Bila ditunda hingga Covid-19 hilang, akan lebih baik. Suksesi kepemimpinan ditunda. Biar Tri Rismaharini sebagai PLT Walikota. Bila masa jabatannya berakhir nantinya.

 

 

Sebelumnya Bendung Senden Rusak, Bustomi : Masih Masa Pemeliharaan, Rekanan Harus Memperbaikinya
Selanjutnya Kapolres Gresik Cek Kesiapan Ruang Isolasi, Pasien Covid-19. Di Stadion Joko Samudra.