Bupati Minta Inspektorat, Tindak Lanjuti Hasil Audit Keuangan PMI Bondowoso 2014-2019
Foto: Bupati Bondowoso Salwa Arifin.

Bupati Minta Inspektorat, Tindak Lanjuti Hasil Audit Keuangan PMI Bondowoso 2014-2019

Laporan Guido Saphan

BONDOWOSO, (suara-publik.com) - Bupati Bondowoso Salwa Arifin rupanya tidak main-main dalam menyikapi hasil audit atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan PMI Bondowoso periode 2014-2019 yang diterima dari Inspektorat setempat. 

 Terbukti, Bupati Salwa merespon dengan merekomendasikan pada Inspektorat Bondowoso untuk menindaklanjuti hasil audit keuangan PMI Bondowoso ke proses lebih lanjut sesuai dengan temuan.  

Bupati Salwa menegaskan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya Pendapa Bupati, Rabu (13/3/2019). ”Saya sudah menerima hasil audit keuangan PMI dari Inspektorat dan hasil audit keuangan PMI itu juga sudah saya serahkan kembali ke inspektorat. Dan, saya minta kepada Inspektorat untuk menindaklanjuti ke proses lebih lanjut sesuai temuan yang ada,” tegasnya.  

Bupati yang juga Pelindung PMI Bondowoso itu meminta inspektorat memroses lebih lanjut hasil audit keuangan PMI itu, karena dia menilai, banyak ditemukan penggunaan anggaran menyimpang dan tidak jelas, serta juga banyak asset PMI yang tidak jelas pengadaannya dan bermasalah.

”Penyimpangannya banyak. Pokoknya ini harus diproses lebih lanjut oleh inspektorat,” kata Bupati Salwa.  

Seperti diberitakan sebelumnya, Inspektorat Bondowoso diperintah Bupati Salwa untuk mengaudit atau memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan PMI Bondowoso periode 2014-2019 yang banyak penyimpangan dan bermasalah. Perintah Bupati Salwa ini berawal dari pelaksanaan Musyawarah Kabupaten Palang Merah Indonesia (Muskab PMI) ke-IX Bondowoso di Hotel Ijen View pada 26 Desember 2018 yang memilih kembali ketua lama periode 2104-2019, Miftahul Huda menjadi ketua periode 2019-2024.  

Saat itu, Bupati Salwa sebagai Pelindung PMI Bondowoso tidak mengakui Muskab PMI dan meminta Muskab PMI diulang. Karena, dia menilai Muskab PMI tidak prosedural dan tidak mendapat rekomendasi dari Bupati.

Selain itu, Pengurus PMI Bondowoso periode 2014-2019 tidak pernah melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan hasil kinerja dan penggunaan keuangan pada pemkab paling sedikit sekali dalam setahun. Tak heran, sampai sekarang Bupati Salwa tidak merekomendasi ketua terpilih Miftah –sapaan Miftahul Huda- yang cuti menjadi caleg DPRD Bondowoso disahkan dan dilantik PMI Jatim.  

Dari situlah, Bupati Salwa kemudian memerintahkan Inspektorat mengaudit laporan keuangan PMI periode 2014-2019.

Setelah sekitar dua bulan melakukan audit, Kepala Inspektorat Bondowoso Wahyudi Triyatmadji menyatakan  hasil audit atau LHP keuangan PMI Bondowoso sudah rampung dan sudah diserahkan Bupati Salwa pada pekan kedua Maret 2019. Tapi, Wahyudi tidak membeberkan secara terbuka hasil audit keuangan PMI itu.

Namun, mantan Kepala Dinas Pertanian ini mengungkapkan hasil audit atau LHP sesuai penilaian Bupati Salwa, yakni banyak penyimpangan penggunaan anggaran dan asset. Sementara itu, sejumlah lembaga anti rasuah Bondowoso mendesak Inspektorat, tidak hanya melaporkan kepada Bupati. Tapi, harus diteruskan kepada Kepolisian atau Kejaksaan.

Karena, berkaitan dengan uang rakyat. "Siapapun yang menyalahkan uang rakyat wajib ditindak, termasuk mantan ketua PMI Bondowoso," kata Toni.

Sebelumnya Andi Hermanto Minta Pada Inspektorat Untuk, Tindak Lanjuti Hasil Audit PMI ke Jalur Hukum.
Selanjutnya Pendukung Capres-Cawapres 01, Deklarasikan Kampung Jokowi.