Dalami Aturan Pemecatan PNS, Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Konsultasi ke Menpan RB
Foto: Haryo Kusbroto Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar.

Dalami Aturan Pemecatan PNS, Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Konsultasi ke Menpan RB

Herlina Melaporkan.

Blitar (suara-publik.com)-Sebanyak 10 pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Blitar resmi di berhentikan sejak tahun 2018. Beberapa diantaranya mengajukan keberatan atas keputusan tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Haryo Kusbroto menegaskan," pihaknya sudah meminta penjelasan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Blitar terkait alasan pemecatan tersebut.

Namun untuk lebih jelasnya Komisi I akan konsultasi dengan Kemenpan RB untuk mendalami aturan hukum pemberhentian PNS. Sehingga kedepan tidak ada permasalahan hukum terkait keputusan itu , " tegasnya sebelumnya. 

Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar Mashudi mengatakan, pemberhentian ditujukan terhadap PNS yang terkena masalah kesehatan jabatan dan sudah ada putusan hukum tetap, pemberhentian ini merupakan amanat dari berbagai undang-undang.

Sementara untuk SK 3 Menteri hanya mengingatkan agar taat kepada perundangan yang ada, salah satunya UU nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebagai mana telah di ubah dengan UU nomor 43 tahun 1999, jelasnya.

Sebelumnya Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Janji Penuhi Kebutuhan UNBK
Selanjutnya Bu Nyai se Tapal Kuda, Deklarasi Dukungan Pada Jokowi-Makruf Amin