Diduga Korupsi DBH SDA Sebesar 96 Miliar, Jack Centre Laporkan Bupati Bondowoso ke KPK.
Foto: Direktur Jack Centre Agus Sugiarto.

Diduga Korupsi DBH SDA Sebesar 96 Miliar, Jack Centre Laporkan Bupati Bondowoso ke KPK.

Laporan Redaksi

BONDOWOSO, (Suara-Publik.Com) - Akhirnya LSM Jack Centre melaporkan Bupati Bondowoso ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Senin (13/5/2019) kemarin. Bupati dilaporkan ke KPK lantaran Bupati tidak merespon surat yang dikirim oleh Jack Centre, yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam tambang minyak dan gas bumi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Dirjen Perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Pengelolaan DBH SDA tersebut dianggap sangat berpotensi terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut karena pihak Pemkab Bondowoso tidak transparan. Sehingga anggaran yang berasal dari Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) mencapai 171 miliar lebih. Sehingga kemudian, berpotensi menimbulkan kerugian negara.

“Maka langkah pertama, kami melakukan klarifikasi dan bersurat kepada Bupati Bondowoso, agar Bupati mempertanyakan kepada DPPK selaku leading sektor atau penerima dan pengelola keuangan DBH SDA tersebut,”kata Direktur Jack Centre, Agus Sugiarto.

Namun, sampai hari ini dan sesuai dengan tengat waktu yang diberikan kepada Bupati, tidak kunjung dibalas. Sehingga kemudian Jeck Centre mencurigai kepada Bupati. “Ada apa Bupati ini, sehingga kemudian tidak merespon surat dari kami,”tanya Agus.

Padahal, kata Agus, didalam surat itu sudah jelas, secara detail, dan rinci, bahwa anggaran sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 dengan nominal yang sudah tertera. “Karena sampai saat ini Bupati tidak merespon adanya surat klarifikasi yang telah kami kirim, maka kami dengan sangat terpaksa dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bupati, kami sudah melaporkan dugaan penyimpangan DBH ASD kepada KPK,”tegasnya.

Agus mengungkapkan, sesuai dengan apa yang telah dirilis berkaitan dengan data penggunaan dan pengelolaan anggaran itu, bahwa pertahun dibeberapa SKPD, tidak sesuai dengan penerimaan sebagaimana transfer dari Kemenkeu kepada DPPK. “Perlu kami tegaskan, bahwa ada sebuah sistem atau rumus penggunaan anggaran DBH SDA itu hanya 0,25 persen, dan itu anggaran yang digunakan untuk sarana pendidikan. Tetapi kemudian kami resume pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, ternyata Dinas tersebut hanya mendapatkan anggaran 65 persen dari akumulasi anggaran yang sudah ditetapkan didalam ketentuan yang diatur oleh Kemenkeu yaitu senilai 0,25 persen,”ungkapnya.

Menurut dia, dari sampel itu, sudah menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan akan terjadi dengan SKPD yang lain. Dan yang menjadi pertanyaan disini adalah dana sebesar 171 miliar dari tahun 2011 hingga 2018, ini bentuk dan realisasinya kepada SKPD itu digunakan untuk apa? Sedangkan laporan Pertanggungjawaban dari pihak Pemkab Bondowoso kepada Kemenkeu itu dilaksanakan 106 persen pada setiap tahun anggaran.

“Nah, pertanyaan inilah yang membuat kami melihat ada indikasi penyimpangan yang tersetruktur dan masif. Dan dari hasil investigasi kami, negara dirugikan sebesar 96 miliar lebih,”imbuhya.

Sebelumnya Kompak Edarkan Narkoba, Sepasang Kekasih Ini Menghuni Hotel Prodeo Selama 11 Tahun.
Selanjutnya Kepergok Kantongi Uang Hasil Penjualan, Karyawan Toko Bangunan di Gelandang Polisi.