Diduga Lakukan Tindak Pemalsuan, Kadinkes Jombang Dipolisikan..

Diduga Lakukan Tindak Pemalsuan, Kadinkes Jombang Dipolisikan..

Jombang, Suara Publik.com  -  Akibat keputusannya menunda pemberlakuan rekomendasi untuk rumah sakit Pelengkap Medical Center yang beralamat di jalan Ir Juanda Nomor 3 Jombang, Kepala Dinas Kesehatan Jombang drg Subandriyah MKP, dilaporkan ke Mapolres Jombang dengan sangkaan melakukan tindak pemalsuan dokumen. 

Laporan bertajuk pengaduan masyarakat tertanggal 08 Oktober 2020 tersebut dilayangkan Nanang Kuspratomo selaku  kuasa dari direktur rumah sakit yang bernaung dibawah bendera PT Pelengkap Medika Sejahtera ini.

Dalam keterangannya, Nanang menyebut Kadinkes Jombang diduga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP. 

Selain itu, Kadinkes Jombang juga dianggap abai terhadap ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3/2020 ayat 5 pasal 36, serta huruf b ayat 1 pasal 59, yang berakibat rumah sakit Pelengkap Medical Center tidak mengantongi izin operasional dan kenaikan kelas menjadi kelas C. 

"Sederhana saja, bagaimana mungkin rekomendasi yang sudah diterbitkan bisa ditunda masa berlakunya.

Selain lucu, kami menganggap tindakan tersebut sangat merugikan pihak kami dan seolah ini hanya mainan.

Karena itu, perbuatan tersebut kami anggap bentuk pemalsuan dokumen pemerintah atau kedinasan, karena rekomendasi tersebut tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, "tutur Nanang kepada Suara Publik.com, Jumat (09/10/2020). 

Lebih jauh dituturkan Nanang, bahwa pada 09 September 2019, Kepala Dinas Kesehatan Jombang drg Subandriyah MKP telah menerbit rekomendasi kenaikan kelas Rumah Sakit Pelengkap Medical Center, nomor 440/9421/415.17/2019, yang berisi tentang pemberian izin operasional rumah sakit dan kenaikan kelas Rumah sakit menjadi kelas C, dari yang sebelumnya masih kelas D. 

Anehnya, pada 17 Desember 2019, kata Nanang, Kepala Dinas Kesehatan Jombang menerbitkan rekomendasi baru nomor 440/12215/415.17/2020, yang berisi tentang penundaan pemberlakukan rekomendasi tanggal 09 September 2019.

Atau dengan kata lain rekomendasi tentang kenaikan kelas dan pemberian izin operasional rumah sakit menjadi jelas kedudukannya. 

Meski penundaan pemberlakuan rekomendasi oleh Kepala Dinas Kesehatan tersebut dibubuhi sejumlah argumen pendukung, namun dimata Nanang tetap saja merugikan pihaknya.

"Apapun itu kita akan uji sejauhmana tindakan tersebut sudah melanggar ketentuan pidana, "tambah Nanang.

Sampai berita ini ditulis, Kepala Dinas Kesehatan Jombang belum berhasil dikonfirmasi. (Bersambung/Din) 

Sebelumnya Kepala Desa Petisbenem Didemo Warganya, Tuntut Tanah Negara Dikembalikan.
Selanjutnya Gandeng Netizen, Kapolres Gresik Ciptakan Generasi Anti Hoaks.