Dinas PMD dan Inspektorat Gresik, Tanggapi Polemik Dugaan Pungli Desa Sumput.

Dinas PMD dan Inspektorat Gresik, Tanggapi Polemik Dugaan Pungli Desa Sumput.

Gresik, suara-publik.com Setelah diangkat di beberapa media online terkait polemik dugaan pungli kepengurusan dokumen kependudukan, saat ini situasi kian memanas, banyak yang menyayangkan tindakan Moch. Syaiful Amri yang saat itu didampingi oleh salah satu LSM melaporkan wartawan yang menulis kasus tersebut ke pihak kepolisian.

"ini nantinya bisa merembet ke anggaran Desa, Kepala Desa juga pastinya akan makin disorot terkait anggaran yang dikelolanya," ungkap Imam Ketua DPD LSM LEDAK, selasa (11/5).

Informasi yang berhasil dihimpun, dua korban dugaan pungli perangkat Desa Sumput, Urip dan Gufron sudah melaporkan hal itu ke Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Gresik, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Gresik dan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Gresik.

Adapun poin berkas yang dilampirkan dalam pengaduan tersebut dengan rincian, inisial KU (perempuan) dalam rangka pengurusan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan E-KTP dikenakan biaya total Rp 1.400.000,-.

Begitu juga inisial S dalam rangka pengurusan Kartu Keluarga dikenakan biaya Rp 550.000,-.

Selain itu, atas nama Gufron dalam rangka pengurusan cabut bendel dikenakan tarif sebesar Rp 300.000,- dan Sulami dalam rangka pengurusan E-KTP dikenakan biaya sebesar Rp 150.000,-. Urip (menantu dari Sulami) dan Gufron berharap adanya tindakan dari pihak terkait atas kasus ini. "tujuan kami melakukan pengaduan atas tindakan percaloan tersebut agar dikemudian hari tidak ada lagi aparatur Desa melakukan tindakan yang dapat menyengsarakan rakyat serta membodohi masyarakat." ungkapnya.

Sementara itu, Wawan, Sekretaris Inspektorat Gresik, selasa (12/5) menuturkan bahwa, pada perinsipnya Inspektorat Gresik selalu siap menyikapi segala bentuk pengaduan, baik laporan secara langsung dari masyarakat, maupun lewat berita media online.

“Biasanya kami panggil kepala desa yang bersangkutan untuk klarifikasi terkait adanya laporan masyarakat. Kemudian kami akan verifikasi dan tela’ah. Juga didukung dengan bukti-bukti sebelum kami turun ke lokasi. Setelah itu tim kami akan turun audit, mengecek secara langsung bukti-bukti di lapangan,” tutur Wawan.

Ditemui terpisah, DPMD kabupaten gresik melalui kabid Administrasi dan Pemerintahan Desa, Nurul Mukid saat ditemui di ruang kerjanya, selasa (12/5) dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya akan menunggu keputusan Bupati terkait hal ini, "kita sudah mendapat tembusan surat tersebut, nantinya tetap keputusan di tangan pak Bupati, kita tetap melakukan sesuai prosedur," pungkas Mukid.(tim).

Sebelumnya Dituntut 19 Tahun, Pemilik 1 Kg Sabu, Ajukan Pembelaan.
Selanjutnya Residivis Asal Sumput Asri, Dihadiahi Timah Panas Oleh Opsnal Polsek Driyorejo.