Dinilai Langgar Etika, Poltracking Dilaporkan ke KPU Surabaya.
Foto 1: Wildan bersama tim Milenial Menunjukkan Bukti Surat Pengaduan. Foto 2: Bukti Surat Pengaduan ke KPU Surabaya.

Dinilai Langgar Etika, Poltracking Dilaporkan ke KPU Surabaya.

Surabaya, Suara Publik.com - Dalam Pilwali Surabaya 2020 tercatat ada dua lembaga yang sudah mendaftar sebagai surveyor. Kedua lembaga tersebut adalah Indobarometer dan Poltracking.

Sampai saat ini tercatat baru Poltracking saja yang merilis survey. Nah, rilis dari Poltracking tersebut mendapat tanggapan dari KMS-ERJI, salah satu relawan milik pasangan nomor urut 1." kami mendatangi KPU untuk melaporkan Poltracking" kata Wildan Hilmi ZA, ST selaku ketua divisi advokasi KMS-ERJI , Jumat (13/10) di kantor KPU kota Surabaya. 

100%

Lebih jauh Wildan menyatakan bahwa keterlibatan lembaga survey diatur dalam PKPU 8/2017. "Ada rambu-rambu atau etika yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga survey agar bisa ikut berpartisipasi dalam proses Pilwali. Kami mendapati apa yang dilakukan oleh Poltracking menabrak etika yang diatur dalam PKPU tersebut" jelasnya.

Menurut Wildan pelanggaran etika yang di lakukan Poltracking bermacam macam. Sampai saat ini Poltracking belum mengumumkan sumber pendanaan. Apakah mereka didanai kandidat? Biaya sendiri? Atau dibiayai pihak ketiga?. " Semuaya harus jelas" ujarnya.

" Sudah begitu Poltracking bertindak seperti tim sukses dalam bentuk Relawan, tercatat ada dua relawan yang dibentuk yaitu Gempar dan Sahabat Machfud. Kepada dua relawan tersebut diberi arahan untuk membentuk jaringan masing masing seribu orang, dengan tugas membagikan sarung dan sembako serta survey.

Masing-masing diberi tugas mengumpulkan seribu relawan untuk menggarap 200.000 pemilih. Bahkan menurut informasi yang saya dapat Gempar ditugaskan untuk menggarap 400.000 pemilih" ujar Wildan menambahkan.

Selain itu, rilis survey mereka, setelah kami teliti ada beberapa kejanggalan. Dalam rilis Poltracking mengaku menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Sementara Primary Sampling Unit (PSU) pada survei ini adalah tingkat kelurahan secara proporsional di seluruh kecamatan yang dipilih secara acak. "Jumlah responden pada masing-masing PSU adalah 10 responden. Dengan setiap kelurahan dipilih lima TPS dan setiap TPS ada 2 responden laki-laki dan perempuan." Terang alumni ITS angkatan 2010.

Dengan pengakuan Poltracking 1200 responden, tingkat kepercayaan 95%, dengan margin error 2,8%. Untuk itu dibutuhkan 600 TPS yang disurvey. Mengingat sample 2 responden mengumpul pada setiap TPS, dimana itu hanya dibedakan jenis kelamin maka bisa dikatakan sampel tersebut hanya satu.

Terlebih populasi TPS yang dipakai oleh Poltracking tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam rilis tersebut dinyatakan jumlah TPS sebanyak 8146 TPS. Sementara sejak bulan juli 2020 KPU Kota Surabaya menyatakan untuk keperluan Pilwali menyiapkan TPS sebanyak 4237. "Sehingga bila itu sebuah survey yang benar maka margin of errornya sebesar 4% bukan 2,8%" tegasnya.

Oleh karena itu, katanya, pemilihan acak 5 TPS tiap keluarahan bisa salah, sebab jumlah TPSnya berbeda. Ada kemungkinan 2 TPS yang disurvey berada dalam satu TPS untuk pilwali, sehingga dengan sendiri metode yang dipakai tidak berjalan dilapangan Disini terlihat Poltracking lalai tidak melakukan verifikasi data primiernya yakni TPS. "Lantas apakah kita publik harus percaya?" Tanyanya yang juga menjadi pengurus IKA ITS.

Sepertinya sudah menjadi tradisi bahwa setiap perhelatan pemilihan langsung, entah itu Pilwali, pilbup, Pilgub dan Pilpres, pasti melibatkan lembaga survey. Survey sendiri dengan segala aturan, rumusan yang ada padanya jelas menunjukkan kerja kerja intelektual.

"Amat disayangkan bila dalam kerjanya membawa titipan atau pesanan dari pendana. Lembaga survey harus menjaga etika agar tidak terjebak menjadi pelacur intelektuall" ujarnya mengutip istilah yang sering dipakai oleh Julian Benda.

Sementara itu Nur Syamsi Ketua KPU Surabaya saat dikonfirmasi via WA membenarkan telah menerima pengaduan tersebut. " Njiih sudah kami terima" tulis Ketua KPU Surabaya via WA nya.(Dre)

Sebelumnya Disela Kegiatan, Qosim Sempatkan Jenguk Teman Lama Yang Sakit di Padang Bandung.
Selanjutnya Cuma Rp. 900 Ribu Perbulan, Udumbara Residence Hunian Murah Untuk Kalangan Milenial.