Dinsos Banyuwangi dan Lurah Karangrejo dan Ketua RT Saling Lempar Tanggung Jawab, Terkait Terhapusnya Data Penerima BLT Tahap II.

Dinsos Banyuwangi dan Lurah Karangrejo dan Ketua RT Saling Lempar Tanggung Jawab, Terkait Terhapusnya Data Penerima BLT Tahap II.

Banyuwangi. Suara Publik. com - Beberapa warga Lingkungan Karang Anyar Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi pada saat bantuan dana BLT dari Dinsos (Dinas Sosial) ternyata hanya kebohongan saja.

Awalnya ada salah satu warga sebut saja SH ini semula sudah terdata oleh Ketua RT sesuai kapasitas plafon memang gak mampu alias miskin dengan kata lain warga tersebut layak berhak mendapatkan bantuan BLT yang akan di salurkan pada warga miskin nantinya, Sabtu 20 /6/2020.

Setelah saat pencairan bulan pertama SH dapat cair di kantor Pos sebesar nominal Rp 600.000,- akan tetapi ketika waktu pencairan untuk gelombang ke dua setelah di cek di kantor Pos tidak cair dengan alasan ada pemblokiran dari pusat.

Menurut pengakuan SH menyebutkan," memang awal pertama kali saya datang ke kantor pos dapat di cairkan senilai Rp 600.000,- untuk gelombang kedua saya malah tidak bisa di cairkan dengan alasan pihak pegawai kantor pos bilang di Kemensos nama ibu sudah di blokir," kata SH menirukakan ucapan salah satu pegawai kantor pos.

Maka team media dan LSM ingin klarifikasi dan konfirmasi pada Lurah Karangrejo. Efendi Kusuma menjelaskan," arsip yang kami terima dari RT Sariono untuk mendata warga miskin atau yang layak menerima BLT harus terkumpulkan sebagai laporan data untuk saya kirim ke Dinas Sosial biar bisa terdata oleh Kemensos nantinya, kalau kami tidak ada manipulasi data yang telah di berikan oleh Ketua RT, " tutur Lurah dengan jelas.

Tim media dan LSM tidak berhenti begitu saja untuk mencari keterangan lebih akurat lagi pada Dinas Sosial dan bertemu dengan Bambang Sungkono sebagai Kabid (Kepala Bidang) Perlindungan dan Jaminan Sosial didampingi Abdul Syahid sebagai Kasi sebagai Kasi Perlindungan Sosial.

"Kita cari solusi data yang sudah terhapus dari vervalnya karena di sebabkan terburu - buru untuk laporan ke Kemensos, agar data yang masuk supaya terdaftar," kata Abdul Syahid.

Lalu di teruskan dengan nada dari Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Bambang Sungkono menghimbau, " begini kami sudah berupaya untuk mementingkan bantuan sosial tersebut pada warga miskin kita proritaskan ke Kemensos agar masyarakat miskin di Banyuwangi semoga bisa terkafer mendapatkan bantuan BLT," pintanya.

Ternyata setelah di kroscek oleh team media bersema rekan rekan LSM menelusuri, bahwa RT lah yang mencontreng nama SH adalah seorang pensiunan PJKA warisan dari almarhum suaminya di ganti tergolong mampu, artinya semula SH yang di data layak sama artinya tergolong orang miskin, tapi menurut data yang di kutip oleh Ketua RT pada Lurah tersebut di duga ada kecurangan.

Seoalah - olah tidak di ketahui oleh media massa dan beranggapan selalu benar adanya, padahal itu rekayasa mereka kebohongan publik.

Sepertinya antara pihak Ketua RT, Lurah Karangrejo dengan pihak Dinas Sosial saling lempar tanggung jawab, sehingga kurang transparansi pada media publik ada tendensi dugaan manipulasi data yang sudah terdaftar dari Ketua RT Sariono atas nama SH tidak di masukan data tersebut melainkan dengan alasan terblokir dari pusat.

Apalagi Lurah Karangrejo seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) seharusnya bisa memberikan atau membantu serta mengupayakan warga miskin lebih di utamakan dahulu daripada kepentingan diri sendiri. (team)

Sebelumnya Polres Gresik Intensifkan Sosialisasi Transisi New Normal.
Selanjutnya Abdul Wahab: Pemdes Sukobendu Salurkan BLT Tahap II. Pada 93 KK