Diperlukan Upaya Serius Agar Lepas Dari Sebutan Kabupaten Tertinggal.

Diperlukan Upaya Serius Agar Lepas Dari Sebutan Kabupaten Tertinggal.

Dilaporkan oleh: Hery Masduki.

BONDOWOSO, (Suara Publik) - Rapat paripurna pengesahaan perubahan Peraturan daerah nomor 14 tahun 2008 tentang pengelolaan air tanah, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 16 tahun 2009, tentang penyelenggaraan pendidikan, dan perubahan Perda nomor 1 tahun 2004 tantang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2014.

Hari ini, Senin, (7/8/2017) disepakati dan disahkan oleh Bupati dan DPRD Bondowoso. Sesuai dengan surat keputusan DPRD nomor, 170/15/430.7/2017, tentang pembentukan panitia khusus 1, dan penetapan 14 anggota yang membidangi pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda), kemudian yang ditunjuk sebagai Ketua pansus adala Kukuh Rahardjo. Bupati Bondowoso, Amin Said Husni mengatakan, sebagaimana dikatehui bersama, bahwa sesuai dengan nota penjelasan Bupati Bondowoso dalam rapat paripurna (13/7/2017) lalu, tentang Raperda perubahan Perda nomor 1 tahun 2014 tentang RPJMD tahun 2014-2018, yang telah dilakukan pembahasan bersama.

Sebagai tindak lanjut telah diundangkannya Perda nomor 18 tahun 2016, tentang perangkat daerah, Perda nomor 7 tahun 2016, tentang susuna dan pembentukan perangkat daerah, terkait adanya perubahan nomenklatur pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. “Oleh sebab itu, kita wajib melakukan perubahan Perda nomor 1 tahun 2014, tentang RPJMD Kabupaten Bondowoso tahun 2014-2018. Berkenaan dengan hal tersebut, kita telah menyampaikan hasil pembahasan pansus 1 DPRD yang telah diselesaikan bersama,”kata Bupati.

Dasar kegiatan tersebut, kata Bupati, merujuk kepada surat Bupati tanggal 31 Mei 2017, nomor 188/83/430.4.2/2017, perihal permohonan pembahasan raperda, rapat badan musyawarah (Banmus) DPRD, tanggal 11 Juli 2017, yang telah membahas 7 Raperda. “Berdasarkan Keputusan DPRD, nomor 170/15/430.7/2017/tanggal (13/7/2017), tentang pembentukan dan penetapan Pansus I. II dan III, DPRD Kabupaten Bondowoso,”ujarnya.

Bupati Amin menambahkan, dalam kegiatan pembahasan tersebut, telah menghasilkan perbaikan dan penyempurnaan pada Raperda dan perubahan Perda nomor 1 tahun 2014 yang meliputi penyempurnaan terhadap pencantuman pasa 6, PP nomor 8 tahun 2018, pada bab I halaman 1.I. Selain itu, ada dua penyempurnaan perda, diantaranya, pencantuman Perda Provinsi jawa Timur, tentang perubahan RPJMD, dan penyempurnaan terhadap angka realisasi pendapatan, dan proyeksi belanja daerah tahun tahun 2008.

“Perubahan itu telah dilakukan pada bab III, tabel.3.12 dan 3.13, halaman III 16, dan III 17,”ungkap Bupati. Lebih lanjut Amin mengungkapkan, RPJMD tersebut merupakan penjabaran Visi Misi dan program Kepala Daerah, sehingga tahap pernecanaannya memiliki peranan penting dalam menentukan arah pembangunan pada tahap selanjutnya. “Maka dari iru, kedepan perlu langkah-langkah yang lebih serius untuk melakukan koordinasi antara unit-unit kerja pada Pemerintah daerah yang selama ini masih kurang,”tagasnya.

Amin mengakui, lemahnya koordinasi yang mengakibatkan lambannya pengambilan keputusan. Bahkan terjadinya deviasi kebijakan-kebijakan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku. “Oleh karenanya, diperlukan upaya yang serius sebagai langkah percepatan kabupaten Bondowoso untuk keluar dari status Kabupaten tertinggal, sesuai dengan strategi PDT yang dikeluarkan oleh Kemendes PDT,”ucapnya.

Ia menambahkan, untuk lepas dari kabupaten tertinggal, ada dua kreteria dan empat indikator yang menjadi prioritas yang harus ditangani, yakni angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan kemampuan keuangan daerah. “Harapan saya selaku Bupati, hal itu dapat dicapai sesuai dengan RPJMD yang telah kita sepakati bersama, antara eksekutif dan legislatif,”imbuhnya.(her)

Sebelumnya Ditinggal Pergi Pemilik nya, Gudang Mebel Terbakar
Selanjutnya Istri Jual Hasil jarahan, Rusman di Tangkap Aparat.