DPRD Bondowoso Curigai Tim Anggaran Bermain-Main, Kepala DPPKA Angkat Bicara.
Foto: Kepala DPPKA Farida dan Wakil Ketua DPRD Bondowoso Andi Hermanto

DPRD Bondowoso Curigai Tim Anggaran Bermain-Main, Kepala DPPKA Angkat Bicara.

Laporan : Hery/Sus

BONDOWOSO, suara-publik.com - Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, mengaku mencurigai adanya tarik ulur kebijakan Bupati dan wakil Bupati Bondowoso terpilih yang tidak dicantumkan dalam draf RAPBD tahun 2019, apalagi kepala DPPKA, dikabarkan sedang cuti dan terkesan lari disaat ada pembahasan yang krusial.

Sehingga memancing emosi masyarakat bahwa tim anggaran, Pemkab Bondowoso bermain-main anggaran yang tidak pro rakyat. "Ya, masyarakat tidak salah kalau mencurigai tim anggaran memainkan peran ganda untuk berspekulasi,"ujarnya.

Namun, Sekretaris DPC PDI Perjuangan ini berharap, agar tim anggaran menyesuaikan dengan keinginan Bupati dan wakil Bupati Bondowoso terpilih, karena kalau tidak sesuai maka, masyarakat akan menganggap Pemerintahan Sabar ingkar janji. "Maka, kami di DPRD tidak mau mendengar isu yang seperti itu, dan saatnya eksekutif kompak membangun kepercayaan terhadap masyarakat,"tegasnya.

Kendati demikian, gonjang-ganjing program prioritas kebijakan Bupati dan wakil Bupati Bondowoso terpilih KH Salwa Arifin - H Irwan Bachtiar Rahmat, terkait honor guru ngaji dan Bosda Madin, akhirnya kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Bondowoso, Farida, angkat bicara.

Farida mengatakan, program prioritas kebijakan Bupati dan wakil Bupati Bondowoso terpilih masih akan dibahas, dan memang tidak mencantumkan honor guru ngaji dan Bosda Madin, karena draf itu masih mau dibahas. "Makanya nanti dalam pembahasan yang akan disesuaikan dengan kebijakan Bupati Bondowoso terpilih,"kata Farida, kepada SP, via telepon. Rabu, (12/9/2018.

Menurutnya, draft yang dikirim ke DPRD itu berdasarkan KUA - PPAS yang sudah disepakati oleh DPRD. Namun, masih ada waktu untuk dibahas kembali. "Kan masih ada ruang pembahasan. Dan pembahasan itulah nanti akan dimasukkan semua kebijakan Bupati terpilih. Kalau draftnya langsung disesuaikan itu yang salah,"ucapnya.

Saat ini Farida sedang cuti, dan untuk pembahasan kebijakan umum, masih menunggu masa cuti hingga tanggal 18 September mendatang. "Kesepakatan dengan DPRD tentang kebijakan umum dan PPAS, dari RAPBD ke APBD masih ada ruang untuk pembahasan lanjut,"imbuhnya.

Sebelumnya Silahturrahmi Satlantas Polresta Pasuruan Dengan Insan Pers.
Selanjutnya Kecanduan Game Online, 3 ABG Ini Kompak Curi Sepeda Motor.