DPRD Kabupaten Blitar, Tanda Tangani 2 Ranperda di Paripurna Akhir Tahun.

DPRD Kabupaten Blitar, Tanda Tangani 2 Ranperda di Paripurna Akhir Tahun.

Herlina Melaporkan

Blitar (suara-publik.com) - Jelang akhir tahun 2018 DPRD Kabupaten Blitar telah melaksanakan sidang Paripurna persetujuan 2 Ranperda diantaranya tentang restribusi perizinan tertentu dan Ranperda APBD 2019.

Pasca disetujui yang ditandai dengan penandatanganan bersama Pimpinan Dewan dan Bupati Blitar. Juga penyampaian laporan badan anggaran terhadap pembahasan ranperda tentang APBD anggaran 2019.

Dilanjutkan pembacaan Sikap DPRD terhadap perubahan AKD. Muharam Sulistyono dalam penyampaian laporan badan anggaran menjelaskan "rancangan APBD Kabupaten Blitar tahun 2019 oleh Bupati kepada DPRD sebelumnya didahului penyepakatan dokumen KUAPPAS Adalah merupakan tahapan penggangaran yang strategis dalam perencanaan pembangunan daerah karena merupakan RAPBD dan KUAPPAS tahun ke IV dari rangkaian limatahunan RPJMD yang baru periode 2016-2021.

Dalam nota rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 perincian sebagai berikut, pendapatan dalam APBD tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 2 triliun 362 miliyar 535 juta 5820.000 rupiah sedangkan belanja daerah sebesar RP. 2 triliun 488 miliyar 760 juta 000 ribu 376 rupiah sehingga untuk tahun 2019.

APBD diproyeksikan defisit sebesar Rp. 126 miliyar 224 juta 418 ribu 376 rupiah defisit anggaran tersebut dapat ditutup dengan pembiayaan netto tahun yang bersangkutan yang diproyeksikan jumlahnya sama dengan defisitnya sehingga silfa tahun berjalan diperkirakan nihil.

Laporan hasil kerja badan anggaran bertujuan untuk proses dan hasil kerja badan anggaran terhadap rancangan APBD tahun 2019 memberikan rekomendasi untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi pimpinan DPRD sebelum memberikan penolakan atau persetujuan pengesahan rancangan APBD tahun 2019.

Sasaran pembahasan APBD Tahun 2019 yang dilakukan badan anggaran DPRD Kabupaten Blitar sebatas menanyakan dasar pemikiran maupun latar belakang." Jelasnya.

Disisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito mengatakan "agenda paripurna diantaranya penetapan program pembentukan perda tahun 2019. Penyampaian laporan pansus XI pembahasan Ranperda tentang Restribusi perizinan tertentu dilanjutkan laporan komisi dan bapemperda pembahas Ranperda. Dengan persetujuan dan penetapan ranperda menjadi perda Kabupaten Blitar dan Penyampaian laporan badan anggaran terhadap pembahasan ranperda tentang APBD anggaran tahun 2019 dan keputusan DPRD terhadap perubahan AKD pasca disetujui yang ditandai tangani Pimpinan Dewan dan Bupati.

Selanjutnya 2 Ranperda tersebut dikirim ke provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi dari gubernur, setelah evaluasi turun kemudian akan memasukan saran dari Gubernur baru kemudian bisa ditetapkan menjadi Perda" tuturnya.

Sebelumnya Budak Narkoba Asal Tropodo, Diganjar Hukuman 5 Tahun.
Selanjutnya Pengobatan Tradisional Banyak Tak Berijin, Komisi I DPRD Kota Blitar Geram.