Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan & Penipuan, Polda Jatim Panggil Mantan Ketua BPD & Kades Kemantren
Kantor Ditreskrimum Polda Jatim

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan & Penipuan, Polda Jatim Panggil Mantan Ketua BPD & Kades Kemantren

LAMONGAN (Suara Publik)- Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Subdit IV Polda Jatim meminta keterangan Anas Mahfudin, mantan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kemantren, Anas Mahfudin, Senin (11/01/2021). Polda Jatim memanggil Anas Mahfudin untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan atau penipuan surat pernyataan pelepasan hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 506 Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP dan atau pasal 378 KUHP

Berdasarkan copy data www.suara-publik.com menyebutkan, Ditreskrimum Subdit IV Polda Jatim meminta keterangan kepada Anas Mahfudin berdasarkan rujukan Laporan Polisi Nomor : LP-B/966/XII/RES.1.9/2020/UM/SPKT Polda Jatim, tanggal 31 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/29/I/RES.1.9/2021/Ditreskrimum, tanggal 08 Januari 2021. Surat permintaan keterangan kepada Anas Mahfudin dibuat tanggal 08 Januari 2021 dan ditandatangani Kasubdit IV selaku penyidik, AKBP Dr. Ali Machfud, S.I.K., M.I.K.

Anas Mahfudin yang dikonfirmasi lewat sambungan selular dan WhatsApp (WA), Senin (18/01/2021) tentang dirinya dipanggil Polda Jatim tidak bergeming. Hingga berita ini ditulis, Anas belum memberikan jawaban.

Kepala Desa (Kades) Kemantren, Suaji membenarkan Anas Mahfudin pernah menjabat Ketua BPD Kemantren. “Anas Mahfudin pernah menjabat sebagai Ketua BPD Kemantren sebelum saya menjadi Kades. Tapi saya tidak tahu kalau Anas Mahfudin sekarang sedang dipanggil Polda Jatim dan terkait permasalahan apa. Karena saya sendiri juga dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Polda Jatim, hari ini (Senin, 18/01/2021). Tapi saat posisi saya di Gresik perjalanan ke Polda Jatim. Saya balik ke Lamongan naik motor,” kata Suaji lewat ponselnya, Senin (18/01/2021).

Ditempat terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Kombes Pol. Gatot Repli Handoko menjelaskan, dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan atau penipuan surat pernyataan pelepasan hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 506 Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan masih pendalaman. “Sampai sekarang belum ada penetapan tersangka, masih terus kami dalami. Nanti perkembangannya, saya kabari,” tegas Gatot lewat ponselnya, Senin (18/01/2021). (dwi)

Sebelumnya Musibah Silih Berganti, Kemala Bhayangkari Gresik Kirim Bantuan ke Majene dan Kalsel.
Selanjutnya Polda Jatim Kirim Bantuan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju & Bencana Banjir di Provinsi Kalsel