Ganda Penerimaan Bansos, KPM Apa Perangkat Desa Atau Pemerintah Pusat Yang Salah?

Ganda Penerimaan Bansos, KPM Apa Perangkat Desa Atau Pemerintah Pusat Yang Salah?

Gresik, suara-publik.com - Tumpang tindih bantuan adalah hal yang marak terjadi saat ini, dugaan pemerintah desa tidak teliti dalam memverifikasi data membuat munculnya penerima ganda.

Seperti yang terjadi di Desa Munggugebang, Kecamatan Benjeng-Gresik, terjadi KPM ganda dalam manerima bantuan dari pemerintah, akhirnya mereka yang ganda dalam menerima bantuan di minta untuk mengembalikan salah satu bantuan yang sudah di terima.

Sesuai penelusuran di lapangan ada 8 KPM yang di minta perangkat desa Munggugebang untuk mengembalikan salah satu dari bantuan yang mereka terima.

Saat ini dari 8 orang KPM Desa Munggugebang, ada 7 KPM yang sudah mengembalikan dana JPS kepada pemerintah desa, sedangkan 1 KPM enggan mengembalikan dana JPS karena sudah habis untuk keperluan sehari hari.

Menurut KR sumber yang namanya tidak mau di sebutkan detil mengatakan, Kasi Kesra Desa Munggugebang yang turun langsung ke KPM untuk meminta Dana Bantuan tersebut, "Yang meminta uang tersebut adalah Kasi Kesra Munggudebang. Dia juga mengatakan kepada yang menerima bantuan ganda jika tidak mau mengembalikan, akan di laporkan ke polisi, " terangnya, Selasa, (26/5/).

Karena merasa takut dan tidak ingin ada masalah, 7 orang tersebut akhirnya mau mengembalikan, namun 1 KPM tidak mau mengembalikan karena uangnya sudah habis, dipakai untuk keperluan sehari hari.

"Kenapa mereka bisa menerima bansos ganda, kan sebelum pengajuan, data di verifikasi dulu di balai desa. Kalau seperti ini, siapa yang salah, PKM atau perangkat desa," jelasnya.

Kasi Kesra Desa Munggugebang, Uman saat di mintai keterangan suara-publik.com mengatakan, data yang masuk PKM penerima adalah data lama, dia juga mengakui jika ada KPM yang menerima bantuan dua kali.

Menurut Uman, yang tidak tepat adalah data BST (bantuan sosial tunai). Pemerintah desa Munggugebang tidak mengajukan BST bagi warga, namun nama mereka tiba tiba muncul dan mendapat bantuan BST. "Data tersebut adalah data lama dari pusat, kita tidak mengajukan data masyarakat untuk menerima BST. Kita tahu ada undangan dari kantor pos bagi masyarakat yang mendapat bantuan BST.

Ada 8 orang yang mendapat bantuan ganda," ungkapnya. Ia mengaku sudah melaporkan hal tersebut kepada Kecamatan, dan nanti pihak kecamatan dan kepolisian akan ikut membantu dalam meminta uang dari KPM yang tidak mau mengembalikan bantuan ganda tersebut.

"Kami sudah koordinasi dengan Camat dan Kepolisian untuk minta kepada KPM yang tidak mau mengembalikan," pungkas Uman.

Berbeda dengan keterangan Jatmiko selaku kepala Dusun Munggusoyi, Desa Munggugebang, dia memastikan jika tidak ada penerima yang ganda dalam menerima bansos, Jatmiko menyatakan tidak mungkin ada yang ganda dalam penerimaan bantuan. "Jika ada yang ngomong ganda gak mungkin ada. Masalahnya disitu ada pernyataan," kilah Jatmiko.

Dalam Musdes (musyawarah desa) lanjut Jatmiko, ada pernyataan yang diajukan RT, apabila ada yang menerima bantuan ganda mereka akan mengembalikan bantuan tersebut. "Mereka yang tidak mau mengembalikan akan di susul (jemput) Babinsa dan Satpol PP," pungkas Jatmiko.

Kepala Desa Munggugebang, Warianto saat akan dimintai keterangan terkait data penerima bansos yang ganda melalui telepon selulernya tidak mau mengangkat. Beberapa kali dihubungi juga tidak diangkat.

Suryo Wibowo selaku Camat Benjeng melalui WhatsApp selulernya mengatakan, apabila ada KPM yang ganda dalam menerima bantuan, mereka harus mengembalikan salah satu bantuan tersebut. "Ketika terjadi ganda penerimaan maka salah satu harus dikembalikan," singkat Suryo.(Jack)

Sebelumnya Kapolres Gresik Pimpin Sertijab Kapolsek Kebomas.
Selanjutnya JPU Tak Bisa Hadirkan Terdakwa, Sidang Sri Utami Ditunda.