Hadirnya Lembaga KEUANGAN Desa, Tak Menghapus Noda.

Hadirnya Lembaga KEUANGAN Desa, Tak Menghapus Noda.

Jombang, suara-publik.com  -  Bak petir disiang bolong, Kementrian Desa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) ujug-ujug melempar kabar berwajah dua, yakni kabar sedih sekaligus gembira.

Sedih, karena kabar ini tidak dibarengi mekanisme penghapusan noda. Dan gembira, karena kabar ini menjadi pencerah dan sekaligus penanda akhir dari polemik panjang pengelolaan dana eks PNPM. 

Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, menyebut pasal 117 undang-undang Cipta Karya adalah pengejawantahan bahwa Bumdes merupakan badan hukum. Dengan demikian payung hukum pengelolaan dan eks PNPM yang selama ini diributkan menjadi terang posisinya.

Merujuk pada ketentuan tersebut, Halim Iskandar bahkan memastikan UPK bakal ditansformasi menjadi LKD (Lembaga Keuangan Desa) yang merupakan unit kerja Bumdes atau Bumdesma. 

Untuk mempercepat pelaksanaan LKD, tegas Gus Halim, Kemendes bakal mensegerakan pengajuan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) kepada presiden.

Dengan terbitnya PP, lanjut menteri asal kota santri ini, maka status Bumdes atau Bumdesma yang didukung kinerja LKD merupakan penanda babak baru pengelolaan dana eks PNPM yang berpayung hukum. "Poin pentingnya adalah dana masyarakat menjadi terselamatkan, "katanya. 

Tidak Menghapus Noda  Sebelum Peraturan Pemerintah berhasil diterbitkan, dan sebelum pasal 117 undang-undang Cipta Karya ramai dipolemikkan ataukah malah diterima sebagai bentuk kesadaran hukum, pertanyaan prinsip yang menggelitik dan perlu segera dijawab adalah bagaimana status hukum pengelolaan dana eks PNPM sebelum Peraturan Pemerintah terkait pasal 117 diterbitkan?.

  Di Jombang, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, pengelolaan dana eks PNPM memicu dua pertanyaan besar. Pertama, sebut sumber, munculnya BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa) yang didalamnya berisi kumpulan Kepala Desa dan cenderung memposisikan diri bak komisaris perusahaan yang bisa membuat keputusan apapun terkait pengelolaan eks dana PNPM, sepertinya patut diuji keabsahannya.

Dibeberapa kecamatan, produk hukum BKAD paling memicu tanya adalah keputusan mengalokasikan dana eks PNPM untuk kegiatan selain simpan pinjam, yakni pembangunan gedung UPK serta alokasi 10 persen keuntungan untuk dibagikan ke sejumlah Pemerintahan Desa anggota BKAD. 

Pertanyaannya, cantolan apa yang dijadikan dasar mengambil keputusan tersebut? Kalau mekanisme MAD (Musyawarah Antar Desa) yang jadi alasan sebagimana ketentuan undang-undang desa, lalu siapa yang duduk sebagai pengawas jika faktanya BKAD hanya berisi para Kades dan bukannya melibatkan masyarakat? Ibarat panggung kompetisi, pemain dan juri adalah dirinya sendiri. 

Masih menurut sumber, prilaku bak komisari perusahaan yang diperankan BKAD dengan merujuk Surat Dirjen PPMD Kemendes 134/DPPMD/VII/2015 tentang dana eks PNPM dibagi ke desa-desa dalam bentuk pencatatan, diyakini menabrak perundangan yang lebih tinggi yakni Surat Mendagri nomer: 900/4627/SJ tertanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permenkeu 81/2012 tentang penyaluran dana hibah. 

"Jika dirjen Kemendes menghendaki dana eks PNPM dibagi ke desa-desa dalam bentuk pencatatan, maka Mendagri menolak itu karena aset desa tidak boleh sekedar dicatat tapi harus masuk APBDesa. Menteri Keuangan juga menolak ketentuan dirjen kemendes, karena dana hibah tidak boleh ditarik kembali ke negara atau desa, "tegasnya. 

Nah, kalau misalnya benar surat dirjen kemendes tersebut bisa dinyatakan lemah, apakah yang selama ini dilakukan BKAD dengan mengalokasikan dana eks PNPM untuk kegiatan fisik dan penyaluran 10 persen keuntungan ke pemerintah desa itu layak disebut kesalahan atau noda? Dan kalau misalnya benar itu sebentuk noda, akankah itu terhapus karena hadirnya LKD?  (Din) 

Sebelumnya Cabup M. Qosim Ingin Bangkitkan Ekonomi Desa, Lewat UMKM.
Selanjutnya Alokasi Diluar Simpan Pinjam, Dipertanyakan Keabsahan nya.