Hakim Tipikor Vonis Dua Orang Koruptor Penambahan Daya Listrik

Hakim Tipikor Vonis Dua Orang Koruptor Penambahan Daya Listrik

BONDOWOSO, Suara Publik – Terdakwa kasus korupsi penambah daya listrik rumah sakit dr. Koesnadi Bondowoso akhirnya divonis tiga tahun enam bulan oleh majlis hakim tipikor Surabaya. Sedangkan rekanan proyek tersebut dihukum empat tahun penjara, setelah keduanya dinyatakan bersalah melakukan korupsi.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tambah daya listrik RSUD Koesnadi Bondowoso, Dewi Kurniawati dengan Erwin Triwahyudi terlihat pasrah  setelah mendengar vonis yang dibacakan oleh majlis hakim.

Selain hukuman penjara, hakim juga menghukum Erwin Triwahyudi dengan mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp110 juta. Sedangkan Dewi Kurniawati tidak dibebankan untuk membayar kerugian negara.

“Yang saya sesali mengapa JPU maupun hakim tidak pernah menyinggung nama Kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam kasus tersebut. Padahal dalam kontrak kegiatan tersebut ditandatangani langsung oleh  dr.Agus Suwardjito selaku Direktur RS dr.Koesnadi,”kata Hery Masduki.

Meski demikian, Sekretaris LSM Libas ini tetap menghormati keputusan hakim. Namun, karena diduga ada kejanggalan dalam proses sidang, pihaknya bersama sejumlah LSM anti Korupsi di Bondowoso akan melaporkan ke Komisi Yudisial, dan pengawas Kejaksaan di Jakarta.

“Saya melihat ada yang tidak beres dalam proses sidang ini, saya akan melaporkan kasus ini ke pihak berwenang, karena Hakim dan JPU diduga kuat telah menyimpan nama KPA, sehingga direktur RS dr.Koesnadi lolos dari jeratan hukum,”tegasnya.

Menurutnya, sejak awal sudah curiga terhadap proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Sebab, saat itu pihak Kejaksaan terkesan mengulur-ulur waktu saat penyidikan,  dan ternyata dugaan itu benar kalau prosesnya akan menghilangkan nama direktur RS dr.Koesnadi dari proses hukum.

“Sekarang sudah terbukti, apa yang menjadi kecurigaan dari sejak awal dan terbukti dalam persidangan, dan masyarakat tidak salah jika menilai Agus Suwardjito itu kebal hukum,”ungkapnya.

Aktifis anti korupsi ini sangat prihatin atas kejadian tersebut, Sebab, hukum masih tetap tajam kebawah dan tumpul ke atas, dan hal ini sudah diperlihatkan oleh JPU maupun Hakim saat menyidangkan perkara ini. Sehingga pejabat yang paling bertanggung jawab lepas begitu saja tanpa ada proses selanjutnya.

“Meski nanti akan diproses lanjutan pasti pihak penyidik akan selalu ada alasan untuk meringankan atau bahkan melepaskan KPA dari jeratan hukum, karena itu sudah lagu lama yang selalu dipertontonkan selama ini,”imbuhnya.

Seperti dilansir media nasional, rri.co.id Jumat (21/04/2017) bahwa Kasi Intel Kejari Bondowoso mengatakan, Hakim hanya menghukum rekanan atasnama Erwin untuk mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp110, karena yang terbukti menggunakan uang tersebut hanya Erwin.

 “Untuk mengetahui apakah ada tersangka baru, kita masih menunggu salinan putusan dari Pengadilan Tipikor Surabaya,” kata Hadi Marsudiono kepada Wartawan.

Sekedar diketahui, bahwa kasus korupsi proyek tambah daya listrik di RSUD Koesnadi Bondowoso, diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso sejak tahun 2013. Karena banyaknya desakan dari masyarakat dalam perkara ini akhirnya kejaksaan menetapkan dua tersangka, yaitu Dewi Kurniawati warga Jl. S Parman RT/RW : 01/02 Kelurahan Badean, Bondowoso dan Erwin Tri Wahyudi warga Kelurahan Dawuhan, Situbondo.

Hingga akhirnya naik ke persidangan dan pekan kemarin Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan keduanya bersalah karena telah menyalahgunakan anggaran yang bersumber dari APBD 2013 sebesar Rp473.425.000 untuk penambahan daya listrik menjadi 1557KVA. Namun faktanya daya listrik yang digunakan hanya 345 KVA, akibatnya negara dirugikan sebesar Rp101 juta.(han)

 

Sebelumnya Usia 111 Kota Blitar menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang ‘Pusat Perdagangan’
Selanjutnya Satreskoba Polres Bondowoso Tangkap Dua Orang Pengedar Pil Koplo Ditempat Berbeda