Hasil Temuan BPK di 16 SKPD Pemprov Jatim, Ini Kata Analis Makro Biro Perekonomian.

Hasil Temuan BPK di 16 SKPD Pemprov Jatim, Ini Kata Analis Makro Biro Perekonomian.

Laporan Nur Wahyudi.

Jatim suara-publik.com - Lima tahun berlalu, tragedi belanja perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur ( Pemprov Jatim) yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 22.689.800.675 masih terkenang hingga kini. Berdasar temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur, di Tahun Anggaran (TA) 2013 setidaknya 16 SKPD melakukan belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan seperti tiket perjalanan tidak rill, bukti tidak lengkap, harga lebih tinggi dan tumpang tindih. 

Dari hasil pemeriksaan BPK saat itu, terdapat temuan mengenai bukti pertanggung jawaban realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak tertib di Tahun Anggaran 2012, ada tiga SKPD yang penggunaan anggarannya tidak sesuai yang menjadi temuan pemeriksaan BPK RI pada tahun anggaran 2013 yaitu Dinas Perhubungan dan LLAJ, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. 

Selain itu, yang membuat miris adalah belanja perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai ketentuan yakni, berupa tiket pesawat, boarding pass dan tiket kereta api tidak rill senilai Rp. 14.452.020.079. Untuk memastikan hal ini, BPK telah melakukan pengujian tiket pesawat dan boarding pass dengan mendasarkan pada database manifest penumpang pesawat yang dimiliki BPK RI serta hasil konfirmasi kepada PT Angkasa Pura I dan maskapai penerbangan. 

Selain itu, tiket pesawat dan boarding pass juga dibandingkan dengan data yang tercantum dalam tiket, antara lain nomer tiket, nama penumpang, tanggal dan jam keberangkatan serta harga tiket dengan manifest penumpang pesawat. 

Dari Hasil pengujian tersebut ditemukan fakta mengejutkan, tiket pesawat dan boarding pass Pergi Pulang (PP) ternyata tidak sesuai, dan tidak tercantum dalam data manifest penumpang. Hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan nama-nama yang tercantum dalam manifest penumpang pesawat, ternyata bukan nama yang tercantum dalam tiket pesawat.

Tak hanya tiket pesawat dan boarding pass, fakta serupa juga terlihat dari hasil uji tiket kereta api yang ternyata tidak riil, kerugian negara belum cukup sampai di situ saja, BPK Perwakilan Jawa timur juga menemukan belanja perjalanan dinas lainnya yang tidak sesuai ketentuan diantaranya, pada Bukti Tidak Lengkap senilai Rp 7.744.958.370, Harga Lebih Tinggi senilai Rp 403.444.726 dan laporan bukti tumpang tindih senilai Rp. 89.377.500,- .

Hasil temuan resmi BPK ini, sampai saat ini masih tidak terdengar Kepala Biro maupun SKPD masuk proses hukum, hanya sanksi pencopotan jabatan dan penurunan jabatan, bahkan Kepala Biro Perekonomian waktu itu M Ardi Prasetiawan saat ini Menjadi Kepala Disperindag dan saat ini merangkap tugas menjadi Pj Bupati Mojokerto. 

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, melalui Imam Hidayat selaku kabag analisis Makro Biro perekonomian Provinsi Jatim mengatakan jika masalah tersebut sudah selesai dan sudah dilakukan pengembalian uang ke Kas Daerah, bahkan Imam menyebut jika temuan BPK tersebut adalah hal yang tidak sengaja dilakukan oleh Pejabat KPA waktu itu, "itu tidak sengaja mas, istilahnya salah enter, keliru ketik dalam administrasi," ungkapnya saat ditemui di ruangan Biro, jumat (4/5). 

Meski ditanya mengenai kekeliruan yang mengakibatkan ditemukan kerugian negara senilai Rp.14 M, Imam tetap bersikukuh jika hal itu sudah selesai dan sudah ada pengembalian ke Kas Daerah.

Sebelumnya Gara-Gara Minol, Pria Ini di Penjara.
Selanjutnya Gubernur Kepri Lantik 4 Pejabat Tinggi Pratama dan 13 Administrator.