Honor Tak Cair, PPK dan PPS Ngeluruk KPUD Bondowoso.
Foto : Suasana Demo PPS dan PPK di KPUD Bondowoso.

Honor Tak Cair, PPK dan PPS Ngeluruk KPUD Bondowoso.

Laporan Guido Saphan

BONDOWOSO, (suara-publik.com) - Puluhan perwakilan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Petugas Pemungutan Suara) dari berbagai Kecamatan di Bondowoso pada Pemilu Serentak Pilpres dan Pileg 2019, mengeluruk kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat, kemarin pagi (13/5). Mereka  meminta KPU segera mencairkan honor serta biaya operasional PPK dan PPS yang belum cair dari Januari hingga April 2019.  

Ketua PPK Tegalampel yang juga korlap aksi, Abduh Effendi kepada wartawan menjelaskan, kedatangan puluhan perwakilan PPK dan PPS ke kantor KPU Bondowoso hari ini (kemarin), untuk mempertanyakan belum cairnya honor dan biaya operasional PPK dan PPS dari bulan Januari hingga April 2019. ”Selain itu, kami meminta KPU Bondowoso untuk segera mencairkan honor dan biaya operasional PPK dan PPS itu,” jelasnya.  

100%

Namun, menurut Abduh Effendi, honor dan biaya operasional yang belum cair tersebut, sebenarnya bervariasi antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Ada kecamatan yang belum cair empat bulan (Januari hingga April 2019, red) dan ada yang dua bulan (Maret sampai April 2019, red) belum cair. ”Tapi, akibat belum cairnya honor dan biaya operasional tersebut, PPK dan PPS terpaksa mengeluarkan dana talangan demi mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak Pilpres dan Pileg 2019,” terangnya.  

Karena itu, Abduh Effendi menilai wajar PPK dan PPS mendatangi kantor KPU Bondowoso untuk mempertanyakan dan meminta segera mencairkan honor dan biaya operasional yang belum cair. Karena, honor dan biaya operasional menjadi hak PPK dan PPS yang sudah selesai melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu Serentak Pilpres dan Pileg 2019. ”Jadi, jika tidak ada respon dari KPU, kami akan menggerakkan lagi kawan-kawan PPK dan PPS semua. Karena kepentingan ini, bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan semua PPK dan PPS. Di kabupaten lain, masalah ini lancar-lancar saja kok,” tandasnya.  

Honor dan biaya operasional PPK dan PPS belum cair juga dibenarkan Wawan, PPS dari Kecamatan Tegalampel. Dia mengungkapkan,  PPK dan PPS di Kecamatan Tegalampel belum menerima honor pada Maret dan April 2019 termasuk biaya operasional. ”Kejadian seperti, ini bukan terjadi kali ini saja. Karena, hampir setiap bulannya selalu molor dan sampai dirapel hingga dua hingga tiga bulan. Makanya, wajar PPK dan PPS sekarang  mendatangi KPU meminta honor dan biaya operasional segera dicairkan,” ungkapnya.  

Ketua KPU Bondowoso Hairul Anam yang langsung menemui puluhan perwakilan PPK dan PPS di depan pintu masuk kantor KPU setempat mengatakan, belum cairnya honor maupun biaya operasional PPK dan PPS, dikarenakan kendala surat pertanggung jawaban (SPj) dari PPK dan PPS yang belum diserahkan ke KPU. ”Karena itu, dalam waktu dekat, kami akan menggelar rapat koordinasi antara sekertariat KPU dan PPK se-Bondowoso membahas kendala itu. Kami juga minta kerjasamanya teman-teman PPK  untuk bisa menyelesaikan. Suukur-syukur dalam minggu depan sudah ada kabar baik terkait honor PPK dan PPS itu,” kata Hairul Anam.  

Dari informasi dihimpun, honor PPS per orang sebesar Rp 800 ribu setiap bulan. Sedangkan, honor PPK per orang sebesar Rp 1,8 juta setiap bulan. Di setiap kecamatan terdapat lima orang PPK dan tiga orang sekretariat PPK. Sedangkan, di setiap desa terdapat tiga orang PPS dan tiga orang sekretariat PPS.

Sebelumnya Bupati Pasuruan Bersama Presiden Jokowi, Tekan Tombol Peresmian Tol Malang - Pandaan.
Selanjutnya Bawa 1 Kg Sabu, Bapak 2 Anak Asal Kalianak Ini Terancam Hukuman Berat.