Jack Centre: Terpidana Korupsi Masih Terima Gaji PNS, Itu Melanggar Hukum
Foto: Direktur Jack Centre, Agus Sugiarto.(her)

Jack Centre: Terpidana Korupsi Masih Terima Gaji PNS, Itu Melanggar Hukum

BONDOWOSO, (Suara Publik) - Pernyataan Kepala Inspektorat Pemkab Bondowoso, Wahyudi Triatmadji yang menyatakan yang segera memecat dua pegawai negeri sipil dari Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Asep Tambunan Herjadi (PPTK) dan Atmari (Bendahara kegiatan).

Pasalnya, salinan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis kedua terdakwa tersebut dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi padat karya tahun 2013-2014, sebesar 800 juta.

Namun, Atmari, hingga bulan Juni 2017 ini, pihak Pemkab Bondowoso belum ada tanda-tanda melakukan pemecatan, bahkan Atmari masih menerima gaji sebanyak 70 porsen gaji pokok dari bendahara gaji.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jack Centre, Agus Sugiarto, bahwa seharusnya sejak surat pemberitahun putusan pengadilan Tipikor turun kepada pemkab Bondowoso yang bersangkutan sudah tidak boleh menerima gaji dan harus dicopot dari PNS.

Menurut dia, dalam putusan kepada dua terdakwa, atas nama Asep Tambunan Herjadi, divonis 4 tahun enam bulan penjara, dan Atmari divonis dua tahun delapan bulan penjara. Sehingga menurut UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, UU nomor 20 tahun 2001, tentang Tipikor, dan PP nomor 19 tahun 2013 tentang Pemberhentian PNS, tidak ada alasan apapun untuk dijadikan pembenaran bahwa terpidana tidak boleh menerima gaji dan segera dipecat.

“Ini kan lucu, dia sudah divonis bersalah dan telah merugikan Negara, kok masih terima gaji, ini Negara akan rugi dua kali, apalagi putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah inkrach,”kata Agus Sugiarto.

Agus mencurigai adanya praktik tidak sehat yang diduga dilakukan oleh pejabat pemkab Bondowoso, Karena sejak vonis dijatuhkan kepada terdakwa, gaji tetap mengalir kepada terpidana.

“Jangan-jangan ada kongkalikong antara terpidana dengan oknum pejabat,” sergah Agus Sugiarto.

Kendati demikian, pihaknya masih percaya kepada pejabat Pemerintah Kabupaten Bondowoso, bahwa mereka dipastikan menjalankan peraturan dan perundangan yang berlaku, sehingga ketika ada pejabat yang melakukan kesalahan menggunakan jabatan atau merugikan Negara akan mendapat sangsi tegas.

“Tapi kalau oknum pejabatnya mengerti peraturan dan perundangan, kalau pura-pura tidak mengerti, ya sama saja dengan mereka yang sudah divonis hukuman karena korupsi,”imbunya. (her)

Sebelumnya Es Legen Undaan Kulon Ternyata Oplosan Bahan Kimia, Cuka dan Susu
Selanjutnya Bonek Holyghost Bagi-Bagi 200 Takjil Gratis