JPU Tak Bisa Hadirkan Terdakwa, Sidang Sri Utami Ditunda.

JPU Tak Bisa Hadirkan Terdakwa, Sidang Sri Utami Ditunda.

Surabaya, Suara-Publik.com, Awalnya masalah kasus harta gono gini yang dialami seorang perempuan warga Sugio Lamongan Sri Utami, 42 th yang kini hingga berujung ke tindakan pidana, yang dilaporkan oleh mantan suami terkait kasus 363 KUHP delik aduan ke Polsek Sugio Lamongan Jawa Timur, yang saat ini menjalani proses persidangan di pengadilan negeri Lamongan.

Agenda Sidang 27 Mei 2020 Jam 14.00 s/d 14.15 wib Nomer perkara 143/Pid.B/2020/Pn Lmg menangani perkara Jaksa penuntut umum Suprayitno S.H. Sidang di tunda dikarenakan penuntut umum tidak bisa hadirkan terdakwa. Rabu 27/05/2020.

Heru SH, Selaku Kuasa Hukum terdakwa, memberikan keterangan kepada awak media saat di konfirmasi di depan Pengadilan negeri (PN) Lamongan, “bahwa penangkapan dan di tersangkakan oleh Polsek Sugio Lamongan menuai keganjalan, dengan adanya penangkapan terhadap Sri Utami oleh pihak kepolisian Polsek Sugio Nomor:Sp/H-01/V/RES 1.8/2020 Tgl 12-05-2020 tidak sesuai SOP.

Laporan yang diterima oleh Polsek Sugio saya rasa cacat hukum atau persedural. Hanya pengaduan, seharusnya diselesaikan dengan persuasif,” Ujarnya.

“Pihak Polsek seharusnya sudah paham terkait penegakan hukum, kejadian penangkapan ini sangat disesalkan oleh penasehat hukum,” klien saya (Sri Utami) seperti yang dituturkan kepada awak media terhadap kliennya yang saat ini mengalami proses persidangan di pengadilan negeri Lamongan.

“Kami sebagai penasihat hukum dari Ny Sri Utami, dari proses penangkapan yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan tanpa panggilan, padahal ini sebenarnya masalah keluarga jadi kenapa sampai dilakukan penangkapan.

Saat itu, Polsek Sugio terkesan arogansi dan sewenang-wenang terhadap klien kami, padahal kami masih mediasi dalam perkara gono-gini harta di pengadilan agama saat itu,” Ungkapnya.

Penangguhan yang dilakukan sebetulnya demi menempuh perdamain antara pihak pelapor dan terlapor, tapi upaya-upaya ini tidak dimediasi sama Polsek Sugio. Padahal Pesan Presiden Ir.Joko Widodo Permasalahan kalau bisa diselesaikan dengan baik dan musyawarah, tapi terkesan di abaikan oleh penegak hukum jajaran Polres Lamongan, paparnya.

Masih Heru, keganjalan terus terjadi, klien saya ditahan oleh penyidik sejak tanggal 12/05/2020 sampai dengan saat ini. Namun langsung dibawa dari Polsek dilimpahkan ke Kejaksaan kemudian kamisnya itu langsung dilimpahkan ke PN datangnya hari Jumat, hari Jumat saya ke PN, katanya.

Apakah sudah dilimpahkan ternyata sudah katanya kemarin bukan dari Kejaksaan untuk memberikan jadwal yang untuk mengetahui jadwal sidang PN setelah dilimpahkan itu kemudian ada, hari Selasa, jadi sekarang kan tanggal 27 jadi tanggal 19 Selasa itu saya ke Kejaksaan bertemu dengan jaksa penuntut umum untuk berkordinasi mengenai persidangan.

Ternyata JPU mengatakan belum tahu jadwalnya belum padahal jadwalnya itu besoknya sudah ada. Terasa ganjil, seorang JPU kan tidak mungkin tidak tahu jadwal sidang nya kapan? Tuturnya pada awak media.

“Beliau mengatakan besok akan saya tanyakan dulu ke PN Pengadilan Negeri Nanti kalau sudah tahu jadwalnya kan saya kabari, jawab Jaksa Penuntut umum (JPU) untungnya saya pada hari itu juga langsung ke PN, langsung menanyakan apakah sidangnya sudah ditentukan tanggalnya ternyata betul tanggal 20, kita langsung malam itu juga menyiapkan eksepsi untuk persidangan tanggal 20 untuk saat ini, pungkas Heru selaku penasehat hukum. (Jo)

Sebelumnya Ganda Penerimaan Bansos, KPM Apa Perangkat Desa Atau Pemerintah Pusat Yang Salah?
Selanjutnya Kapolres Gresik Salurkan Bansos 10 Ton Beras Dari Mabes Polri, ke Warga Terdampak PSBB.