Ketua Sekak Ancam Demo Pemkab, Jika Pencairan Dana ADD dan DD di Persulit.
Foto atas: Ketua SEKAK Sutrisno. Bawah: Ketua Komisi I DPRD Bondowoso H. Setyo Budi.

Ketua Sekak Ancam Demo Pemkab, Jika Pencairan Dana ADD dan DD di Persulit.

Laporan : Redaksi

BONDOWOSO, (Suara-Publik.Com) - Ketua Komisi I DPRD Bondowoso Setyo Budi, menanggapi sikap Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang akan menangguhkan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), akhirnya buka suara.

Kata Budi, pihak Inspektorat Bondowoso tupoksinya adalah melakukan pembinaan kepada pemerintah desa. Sebab, sejauh ini tidak semua kepala desa enggan untuk melunasi PBB. "Tidak boleh Pemkab Bondowoso menangguhkan ADD dan DD, karena nantinya akan menghambat pembangunan desa, kalau ada oknum kepala desa yang PBB-nya tidak beres maka harus dipanggil untuk dibina,"ujarnya.

100%

Ketua Sentra Komunikasi Aliansi Kepala Desa (SEKAK) Bondowoso, Sutrisno SH, menanggapi pernyataan Kepala Inspektorat Kabupaten Bondowoso, yang akan menangguhkan ADD dan DD bagi Kades yang belum melunasi PBB, balik mengancam. Pihak SEKAK akan mengerahkan massa yang terdiri dari seluruh perangkat desa, se-kabupaten Bondowoso.

"Saya tidak terima apabila PBB dibebankan sepenuhnya kepada desa. Sebab, Pemerintah Desa itu kan hanya perbantuan untuk menagih PBB kepada masyarakat. Maka kewajiban dan pelunasan PBB itu bukan tanggungjawab penuh pemerintahan desa,"katanya, Sabtu (5/1/2019).

Terkait dengan pengerahan masa kata Sutrisno, pihaknya akan berkomunikasi terlebih dahulu pihak Pemkab Bondowoso. Menurut dia, aksi demo itu sangat tidak logis, senyampang masih bisa di Komunikasikan.

Kendati demikian, ia akan tetap memperjuangkan ADD dan DD bisa cair semuanya. Karena dalam Perbup tentang ADD dan DD tidak ada hubungannya dengan PBB. "ADD itu kan sumbernya dari 10 persen diambilkan dari Dana Alokasi Umun (DAU), dan apabila Pemkab Bondowoso tidak menanggapi secara serius, apa boleh buat saya dan teman-teman akan tetap melakukan aksi,"tegasnya.

Sutrisno mengemukakan, saat ini PBB naik 100 persen, apabila Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta. Sehingga kenaikan tersebut menjadi beban berat bagi petugas penagih pajak di desa. "Kalau dulu, dalam Rp 100 juta masih ada pengembalian 30 persen kepada pemerintah desa. Sedangkan pelunasan PBB dari dulu itu bukan hasil dari penagihan wajib pajak semua, kadang perangkat desa 3-4 bolak balik menagih kepada yang wajib pajak, yang akhirnya ditalangi oleh perangkat desa," jelasnya.

Sutrisno berharap kepada Pemkab Bondowoso, agar juga memikirkan kesejahteraan perangkat desa. Kata dia, perangkat desa hanya dijadikan tugas perbantuan, sementara mereka hanya mendapat gaji Rp 1,5 juta. Bahkan ada yang dibawahnya.

"PNS saja yang bekerja sesuai dengan tugasnya masih mendapat tunjangan seperti TPP dan lsin sebagainya, dan itupun diluar gaji yang diterima.

Seyogyanya Pemkab berani melakukan terobosan kreatifitas dan inovasi untuk memberikan tunjangan kinerja kepada para perangkat desa, yang sudah melaksanakan tugas perbantuan menagih pajak," pungkasnya.

Sebelumnya 3 Pilar Sawahan Surabaya, Gelar Cangkruk an di RW 09 Pakis.
Selanjutnya Pemilu 2019 di Kota Pasuruan, Terdeteksi Pemilih Disabilitas Berjumlah 324 Orang.