KH. Imam Tahir Anggap Pernyataan Hidayat Ngawur.
Foto: KH. Imam Tahir

KH. Imam Tahir Anggap Pernyataan Hidayat Ngawur.

Dilaporkan : M. Susyanto

BONDOWOSO, suara-publik.com – Menanggapi pernyatan kontroversi Hidayat, mantan Sekda Bondowoso yang menuduh Wakil Bupati terlibat dugaan penjualan tanah Negara kepada pihak ketiga, mendapat reaksi dan kecaman dari poltisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bondowoso.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Bondowoso, KH.Imam Tahir, berang. Ketika Hidayat menyebut Wakil Bupati yang bertanggung jawab atas dugaan penjualan tanah Negara kepada PT BSI.

Menurutnya, pernyataan Hidayat itu dianggab ngawur. Sebab, tugas dan kewenangan Wakil Bupati dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping Bupati sangat terbatas. Karena, Wakil Bupati tidak boleh melangkahi kewenangan Bupati, termasuk ikut menandatangani semua surat-surat penting, apalagi terkait dengan kebijakan Bupati.

“Secara struktur kelembagaan Wakil Bupati memang harus ada, tapi mengenahi keterlibatan Wakil Bupati dalam penandatanganan kebijakan Bupati itu tidak tidak benar.

Apalagi selama ini Wakil Bupati tidak pernah diajak bicara terkait kebijakan, dan yang selalu diajak biacara adalah Sekda,”katanya.

KH Iman Tahir menambahkan, akan menjadi salah besar kalau Hidayat melempar masalah tanah Negara ini kepada Wakil Bupati. Menurut dia, yang benar adalah Bupati dan Sekda yang paling bertanggung Jawab, kerena mereka yang punya kebijakan. “Saya kira seluruh masyarakat Bondowoso sudah tahu apa yang dilakukan oleh Wakil Bupati selama ini, maka salah besar jika Hidayat membangun opini kalau Wakil Bupati ikut bertanggung jawab masalah tanah Negara itu,”ucapnya.

Terkait dengan persoalan penjualan tanah Negara, Imam Tahir justeru mempertanyakan kebijakan Bupati. Karena, menurut Pengurus DPW PPP Jawa Timur ini, yang punya wewenang untuk melepaskan tanah Negara itu adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), bukan pemerintah Daerah, meski TN itu berada diwilayah Bondowoso.

“Jadi, kewenangan masalah tanah Negara itu adalah BPN, bukan Pemerintah Daerah, dan menurut saya pemkab Bondowoso sudah melampaui kewenangan BPN,”ungkapnya.

Selain itu, adanya sejumlah pejabat dan 4 orang anggota Satpol PP yang sempat diperiksa KPK. Politisi PPP ini akan mendorong dan sangat mendukung upaya KPK untuk mengungkap dugaan penjualan TN. Pasalnya, biar persoalan dugaan korupsi yang terjadi di Bondowoso terungkap dengan terang benderang, agar masyarakat tahu kelakuan pejabat yang selama ini bersembunyi dibalik kekuasaannya.

“Secara pribadi, saya mendukung KPK sepenuhnya untuk mengusut tuntas persoalan dugaan penjualan TN, dan memproses para pejabat Pemkab Bondowoso secara hukum, meski ini merupakan tantangan besar bagi KPK itu sendiri,”imbuhnya

Sebelumnya Gandeng Netizen, Satlantas Polres Ngabuburit Safty Riding Dengan Takjil Gratis.
Selanjutnya Puluhan Motor Diamankan, Saat Balap Liar di Purutrejo.