Komnas PA Minta Pendeta HL Dihukum Maksimal, Abdurrahman PH Terdakwa: Jangan Ciptakan Opini Berlebihan.
Foto: Arist Merdeka Sirait(tengah).

Komnas PA Minta Pendeta HL Dihukum Maksimal, Abdurrahman PH Terdakwa: Jangan Ciptakan Opini Berlebihan.

Surabaya, Suara Publik.com - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait Berharap agar oknum pendeta berinisial HL mendapat hukuman maksimal. "Selain hukuman badan 17 tahun, seumur hidup bahkan hukuman di kebiri kimia," ujar Arist saat jumpa pers dengan awak media di Cafe Resto Kinikanu, Jl. Prapen no 69 Surabaya, Rabu (12/8/2020).

Arist meminta jaksa untuk menjerat terdakwa dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1 Tahun 2016.

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun," urai Pria berambut gondrong ini.

Arist menyampaikan kepada jaksa penuntut umum sebelum sidang lanjutan kasus pendeta HL dengan agenda pemeriksaan saksi a de charge di Pengadilan Negeri Surabaya. Dirinya mengaku datang secara khusus untuk memantau jalannya sidang tersebut, meski ditengah Pandemi Covid-19.

"Kasus HL adalah prioritas dan tetap di monitoring," tegasnya.

Menurut Arist, hukuman setimpal sebagai upaya penegakan hukum kepada pelaku pencabulan. Apalagi pelaku adalah pemuka agama yang seharusnya menjadi contoh baik bagi masyarakat. "Kasus pelecehan seksual ini dilakukan selama bertahun-tahun dan berulang-ulang sejak korban berumur 12 tahun. Kami menduga korban dibawah ancaman dengan modus sebagai anak rohani dari terdakwa. Kasus HL adalah extra ordinary crime, kejahatan yang luar biasa," ujar Arist.

Sementara itu, pengacara hukum terdakwa HL, Abdurrahman Saleh, SH, M.H mengatakan, apa yang disampaikan Arist Merdeka Sirait sudah melebihi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Jadi, jangan menciptakan opini menjelang tuntutan," kata Abdurraham saat dikonfirmasi via selulernya.

Masih kata Abdurrahman, JPU tidak mendakwa terdakwa dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1 Tahun 2016. Jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Jadi, apa yang disampaikan Pak Sirait sudah melebihi apa yang disampaikan Jaksa," terangnya.

Untuk diketahui, proses persidangan kasus dugaan pencabulan dengan terdakwa pendeta HL masih terus berlanjut. Hingga saat ini, persidangan kasus pendeta HL yang diselenggarakan di PN Surabaya ini masih dalam agenda mendengarkan keterangan dari saksi-saksi. (@nDre)

Sebelumnya Warga Tolak GJT Beroperasi Kembali, 500 Personil Gabungan Disiapkan Polres Gresik.
Selanjutnya Program Tistas Gubernur Jatim, Tidak Berlaku di Sekolah Ini.