KPU Bondowoso Kecolongan, Mantan Napi Lolos Jadi Ketua PPK.
KA. Divisi Hukum KPU Kabupaten Bondowoso Junaidi SH.

KPU Bondowoso Kecolongan, Mantan Napi Lolos Jadi Ketua PPK.

Dilaporkan oleh : Mahpud Susyanto

BONDOWOSO, (Suara Publik) - Terungkapnya mantan narapidana menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jambesari Darussholah. Berawal dari informasi dari masyarakat baik melalui pemberitaan maupun media social (Medsos), jika peserta yang bernama Subhan, sebelum diterima sebagai PPK, pernah divonis hukuman 5 tahun penjara. 

Diduga kuat, lolosnya narapidana ini ada unsur kesengajaan dari panitia seleksi untuk memasukkan Subhan sebagai PPK. Komisioner KPU Divisi Hukum Kabupaten Bondowoso, Junaidi, mengaku kecolongan karena telah menerima Subhan sebagai panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Bahkan, ia juga menjabat sebagai Ketua PPK Jambesari Darussholah. “Masalah PPK Jambesari, kita tidak paham dan kecolongan terkait proses rekrutmennya, tapi kita sudah menemukan beberapa bukti yang kuat, dan minggu ini kita akan menggantinya,” kata Junaidi.

Menurutnya, untuk menjadi PPK, ada 12 persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan Subhan tidak memenuhi syarat khususnya poin 9 yang berbunyi, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

“Setelah kita telusuri ke Pengadilan Negeri Bondowoso, ternyata yang bersangkutan memang benar pernah divonis telah melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun penjara atau lebih,” tegasnya. 

Junaidi menegaskan, kalau pihaknya telah berkoordinasi dengan Panwaskab terkait PPK Jambesari tersebut, Panwaskab memberikan solusi agar mengganti PPK yang dimaksud saat telah terjadi ‘chaos’ atau kekacauan, seperti saat ini.

“Kita sebenarnya sudah tahu kalau Subhan tidak memenuhi syarat, tetapi kita kan sifatnya pasif. Karena sekarang sudah terjadi ‘chaos’, ya harus segera kita ganti,” katanya.

Terpisah, Panitera Muda Hukum, Wiwik Suciati mengemukakan, bahwa pengadilan negeri Bondowoso memang mengeluarkan surat keterangan kepada Subhan tertanggal 17 Oktober 2017, yang dinyatakan, bahwa Subhan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

“Kita akui ini memang keteledoran kita. Surat keterangan itu kita keluarkan berdasarkan surat pernyataan dari pemohon, bahwa pemohon tidak pernah divonis penjara selama 5 tahun 2 bulan,” ujarnya. 

Wiwik menambahkan, pada tanggal 20 November 2017, Pengadilan Negeri membatalkan surat keterangan tersebut melalui KPU Bondowoso. Ternyata, Subhan pernah divonis majlis hakim Pengadilan Negeri Bondowoso selama 5 tahun karena dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

“KPU yang menanyakan kepada kami, apakah Subhan memang tidak pernah divonis penjara selama 5 tahun. Setelah kami kroscek, ternyata pemohon pernah dipenjara selama 5 tahun lebih. Saat itulah kami mengeluarkan surat pembatalan itu,” imbuhnya.(*)

Sebelumnya Usai Banjir Bandang, Relawan Mahardika Gelar Baksos.
Selanjutnya KPUD Bondowoso, Lantik PPK dan PPS