KPU Bondowoso Verifikasi 73 Parpol Peserta Pemilu.

KPU Bondowoso Verifikasi 73 Parpol Peserta Pemilu.

Dilaporkan oleh : Hery Masduki

BONDOWOSO, (Suara Publik) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso, melakukan tahapan verifikasi administrasi faktual dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2019 mendatang, Senin, (2/10/2017). 

Ketua KPU Bondowoso Hairul Anam, dalam keterangan persnya mengatakan, KPU sengaja mengundang seluruh Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019. “Mereka akan mendapat Bimbingan Teknis  (Bimtek) tata cara Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik peserta Pemilu.”kata Hairul Anam, yang didampingi komisioner KPU, dan perwakilan dari Polres serta Kodim 0822 Bondowoso.

Dalam Bimtek ini KPU menjelaskan Peraturan dan Kebijakan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019. Selain itu, mengakomodasi parpol dalam tahap verifikasi, sehingga dapat dipahami secara baik oleh anggota Parpol maupun dalam pelaksanaan kebijakan dan regulasi KPU terkait dengan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019. 

Dijelaskan Anam, ada beberapa tahapan yang harus dilalui Parpol peserta pemilu. Secara rinci, bahwa tahapan pendaftaran dan verifikasi Parpol calon peserta pemilu 2019, yakni, 1-3 Oktober 2017, Pengumuman pendaftaran, 3-16 Oktober 2017, Pendaftaran dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan, 17 Oktober-15 November 2017, Penelitian administrasi tingkat kabupaten kota, 15 Desember 2017 sampai dengan 4 Januari 2018, Verifikasi faktual tingkat kabupaten kota dan 17 Februari 2018, adalah Penetapan parpol peserta pemilu 2019.

“Mengenai verifikasi tersebut, KPU Bondowoso telah mengenalkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Karena akan ada penyempurnaan terhadap sistem,”ujarnya. Anam mengemukakan, akan menggunakan SIPOL untuk Pemilu 2019 dengan baik sesuai amanah ketua KPU RI, dengan begitu calon parpol peserta Pemilu 2019 dapat terlayani dengan baik.

“Pertama, kita harus yakin bahwa diri kita paham. Kalau enggak bagaimana mungkin parpol paham jika kita belum paham. Kedua, teman-teman sekretariat juga harus paham. Jadi komisioner dan sekretariat harus memiliki pemahaman yang sama. Ketiga, partai politik juga harus sama pahamnya dengan kita,” jelas Anam. 

Dalam kesempatan tersebut ia mengungkapkan, bahwa sesuai aturan yang ada, dukungan minimum pasangan calon perseorangan mengacu pada DPT Pemilu terakhir. “Bagi kabupaten dengan jumlah penduduk yang terbuat dalam DPT sebanyak 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa harus didukung paling sedkiti 7,5 persen,”tandasnya. Sementara dalam peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017, selain harus didukung paling sedikit 7,5 persen, disebutkan juga jumlah dukungan harus tersebar lebih dari 50 persen jumlah kecamatan di daerah kabupaten kota. Ditempat yang sama, Komisioner KPU Bondowoso Divisi Hukum, Junaidi, menjelaskan jadi kalau jumlah kecamatan di Bondowoso ada 23 maka dukungan Paslon perorangan harus tersebar di 13 kecamatan. 

Hakikatnya itu adalah didukung oleh 50 persen lebih kecamatan yang dibuktikan dengan e-KTP. “Jadi nanti kalau dihitung sekitar 45 ribu jumlah dukungan. Setelah memenuhi persyaratan ini, pihak kami masih akan melakukan verifikasi faktual dan verifikasi administrasi terhadap pendukung itu,”terangnya.

Junaidi menambahkan, ada empat partai baru yang telah siap diverifikasi. Keempat partai itu adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Islam Damai Aman (Idaman), Partai Berkarya, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). “Dari 73 parpol, untuk saat ini masih beberapa parpol yang menyerahkan berkasnya untuk verifikasi faktual ini,”imbuh Junaidi. (her)

Sebelumnya Dikyasa Smart Pasuruan Himbau Jaga Keselamatan di Jalan Raci
Selanjutnya Setelah 50 Kali Beraksi, Tukang Gojek Gadungan di Ringkus Petugas.