LSM Ledak Meradang, Kades Manggugebang Akan Diinvestigasi Anggaran DD dan Covidnya.

LSM Ledak Meradang, Kades Manggugebang Akan Diinvestigasi Anggaran DD dan Covidnya.

Meruncing, LSM Ledak akan bongkar seluruh anggaran selama Warianto menjabat Gresik, suara-publik.com Kepala Desa adalah pemimpin dan punya wewenang kebijakan di wilayah yang dituntut menjunjung transparansi.

Namun ada salah satu Kepala Desa yang tidak mau dan enggan untuk memberikan jawaban detail saat dikonfirmasi tentang dana penanggulangan covid yang ada di wilayahnya.

Warianto, Kepala Desa Munggugebang, Benjeng Gresik, saat dikonfirmasi terkait dana desa yang dialihkan untuk penanganan covid 19, rabu (29/4) Kades Warianto enggan untuk memberikan jawaban, dirinya hanya beberapa kali mengucapkan jika semua kegiatan penanganan covid di wilayahnya dilakukan oleh relawan dan gratis.

"kita baru pakai 58 juta dari dana Desa yang dialihkan itu, untuk semprotan desinfektan, beli masker, alat cuci tangan dan sabun, "singkatnya.

Warianto menjelaskan, jika untuk relawan yang jaga pintu masuk tidak dibayar alias gratis, namun dirinya bungkam saat ditanya oleh suara-publik.com mengenai jumlah penerima Bantuan langsung tunai (BLT) di munggugebang, "lupa mas, gak ngitung," singkat Kades yang banyak digunjingkan awak media ini.

Lebih aneh lagi, Warianto langsung mengeluarkan Kamera dan memphoto beberapa awak media yang sedang melakukan wawancara, sontak saja hal ini membuat Ketua LSM DPD Ledak, Imam Syafii merasa prihatin dengan ulah Kades Warianto, yang menurutnya merupakan pelecehan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman. Tersinggung dan merasa direndahkan martabatnya.

Dalam kasus ini, Imam Syafii jelas tersinggung, merasa tidak nyaman dan direndahkan martabatnya. “Dia (Warianto) juga melanggar privasi dengan mengakses gambar dalam bentuk mengambil gambar tanpa izin. Padahal profesinya bukan tukang Photo ataupun jurnalis,” kata pria yang familiar di kalangan aparat kepolisian ini.

Sementara itu Ketua Umum LSM Ledak, Nurhadi langsung mengambil langkah kongkrit mengenai insiden ini. Menurutnya Kades Warianto sudah tidak bisa menjunjung asas keterbukaan informasi publik dan melecehkan profesi wartawan, dirinya menilai ada hal yang harus ditelusuri terkait anggaran yang dikelola oleh Warianto selama menjabat.

"ada apa ini? Kita akan melakukan investigasi yang mendalam terhadap semua proyek yang ada di Munggugebang, kita akan menggandeng tim ahli bangunan dan beberapa konsultan untuk itu," tegasnya, rabu(29/4).

Disinggung tentang kapasitasnya untuk mendalami itu, Nurhadi memaparkan jika yang dikelola oleh Warianto adalah uang rakyat yang bersumber dari pajak yang bahkan tukang becak pun punya hak menanyakan, "itu duit dari pajak yang dibayar oleh rakyat, itu uang kita, masa yang punya uang tidak boleh tanya kan aneh itu, " ungkap Nurhadi.

"disini kita yakin ada yang janggal, kalau sudah fix kita akan bawa temuan itu ke ranah hukum,"pungkasnya.(Tim)

Sebelumnya M. Lazin. SH. Kades Kemudi: Warga Jangan Panik, Tapi Tetap Waspada Terhadap Covid-19.
Selanjutnya Ini Upaya Pemdes Bendungan, Dalam Lindungi Warganya Daro Covid-19