Lsm Mppk2n dan Kpkn Geram, Siap Laporkan Kasus Dishub Jatim ke KPK
Foto : Eko Siswanto

Lsm Mppk2n dan Kpkn Geram, Siap Laporkan Kasus Dishub Jatim ke KPK

Surabaya, Suara Publik - Adanya dugaan konspirasi dan korupsi pada penyimpangan proyek Pelabuhan Tanjung Tembaga 2017 lalu, di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP, membuat sejumlah lembaga masyarakat merasa geram. Salah satunya LSM Mppk2n dan Kpkn (Masyarakat Pemerhati Pelaku, Kolusi, Nepotisme dan Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara) siap mengawal kasus tersebut ke ranah hukum.

"Kalau serius kami siap mengawal untuk melaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," tegas Eko Siswanto saat di temui di Mapolda Jawa Timu (16/12/2019).

Eko mengatakan, oknum pejabat dan rekanan yang telah berani mempermainkan yang rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk itu, semua peran masyarakat harus bisa mengontrol kinerja pemerintahan.

"Masyarakat harus pandai dan jeli melihat kondisi di wilayahnya, apakah kinerja pejabatnya sudah benar atau tidak. Sudah saatnya masyarakat tidak perlu takut karena yang dikelola pemerintah adalah yang rakyat juga," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dugaan adanya permainan proyek yang berindikasi pada kecurangan pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan karena adanya persekongkolan dari beberapa pihak.

Namun yang paling bertanggungjawab semuanya yakni PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). "Ketidaksesuaian pekerjaan dari RAB dan spesifikasi teknisnya disebabkan adanya kesepakatan. Baik itu, rekanan, konsultan pengawas, pengawas intern, PPTK dan PPK nya.

Bila petugas yang di beri amanah itu tegas dalam mengawasi kerja pelaksana, maka kecil kemungkinan penyimpangan itu terjadi. Sesuai dengan fakta integritas dalam kontrak kerja, PPK harus bertanggungjawab," tandasnya.

Diketahui, proyek konstruksi pekerjaan pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga Kota Probolinggo 2017 lalu, diduga kuat telah dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan RAB yang ada. Paket pekerjaan yang menggunakan dana APBD 2017 dengan bos Rp 86.072.942.000,00 yang di menangkan PT Berkah Sukses dengan nilai penawaran sebesar Rp 84.106.831.000,00 dinilai merugikan negara.

Diberitakan sebelumnya, bahwa PT. BS, KSO dengan kontrak nomor 027/0027/113.5/2017, tanggal 17 Mei 2017, dengan addendum kontrak pertama Nomor 027/0027/FSK-13/113.5/2017. Tanggal 19 Juni 2017, addendum kedua Nomor 027/0027FSK-21/113.5/2017. Tanggal 2 Oktober 2017, addendum ketiga Nomor 027/0027/FSK-26/113.5/2017 tanggal 18 Desember 2017.

Pengujian dilaksanakan pada beberapa fokus pekerjaan tertentu (area dermaga, reklamasi dan gudang pelabuhan), sesuai yang telah disepakati bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor pelaksana, Konsultan pengawas, Petugas monitoring SKPD dan pihak Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Bahwa, pekerjaan tersebut dinyatakan telah selesai dan dibayar lunas. Namun, hasil pemeriksaan fisik dilapangan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan berupa timbunan material pilihan sekitar 1,4 m3.

Dari selisih kekurangan material tersebut diperkirakan negara telah di rugikanratusan juta rupiah. Konyolnya, sejumlah pejabat yang berkompeten dalam kontrak kerja ini kompak menutup diri dan membungkam. Adapun saat itu, Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Fattah Jasin hanya memberikan keterangan yang semu. Sebab, saat berlangsungnya pekerjaan 2017 lalu, Fattah Jasin belum menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur melainkan Wachid.

Sampai berita ini tayang, Nyono selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP maupun PPK, Saikudin belum memberikan keterangan resminya. ( anDre ) bersambung...

Sebelumnya Bawa 10,981 Kg Sabu, BD Jaringan Malaysia Terancqm Hukuman Seumur Hidup
Selanjutnya BD Ribuan Pil Koplo Ditangkap Usai Beli Sabu, Kini Disidangkan.