Mau Digusur Rumahnya, Warga Kalisari Damen Wadul ke Dewan
Foto atas: Suasana hearing di Komisi C DPRD Surabaya. Tengah: Ketua RW Terdampak(baju putih bawa amplop). Bawah: Achmad Garad dan Wardoyo pendamping warga.

Mau Digusur Rumahnya, Warga Kalisari Damen Wadul ke Dewan

Surabaya Suara-Publik.com - Jadwal sidang hearing komisi C DPRD Kota Surabaya hari ini tadi tanggal 10/03/20 dimulai pukul 10.00wib dengan agenda menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penertiban bangunan disepanjang saluran air Jl.Kalisari Damen dan Jl.Kalisari Damen Gg Makam, Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Surabaya.

Dalam rangka sidang hearing tersebut juga dihadiri oleh seluruh anggota dewan Komisi C, BBWS, Satpol PP, Camat Mulyorejo, Lurah Kalisari, Dinas PU.Bina Marga Dan Pematusan serta warga yang terdampak termasuk Ketua RW 03 tempat yang terdampak.

Dalam penyampaian kronologi dari warga setempat saat disampaikan, bahwa lahan yang akan ditertibkan ini sudah ditempati ber puluh puluh tahun dan sangat tau persis bahwa dulu bukan sungai apalagi laut, kok sekarang tiba tiba ada BBWS yang mengklaim kepemilikan.

100%

Abdul Muntholib selaku Ketua RW 03 yang juga menjadi warga terdampak menyesalkan akan adanya penertiban tersebut, karena menurutnya dirinya selaku pemangku wilayah yang telah sah dilantik tidak pernah diajak berunding dalam perihal penertiban tersebut.

"Saya itu selain ketua RW, juga termasuk warga asli situ, jadi saya juga tau persis riwayat tanahnya dan yang sangat menyakitkan bagi saya, saya ini bagian dari pemerintah terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kenapa seperti dianak tirikan sama pihak Lurah dan Camat. Bahkan yang akan dilakukan penertiban oleh pihak Satpol ini juga tidak pernah dikomunikasikan kepada saya, apakah pemerintah ini mengajarkan masyarakat untuk tidak percaya dengan adanya pemerintahan?.

Dan yang paling membuat kami jengkel, ada juga dari pihak Satpol PP mencoret coret rumah kami dengan tanda silang, padahal rumah rumah tersebut baru dicat dan ditata rapi",ujar Abd Muntholib dengan nada kesal.

100%

Sedangkan dari BBWS saat menyampaikan terkait kepemilikan lahan pun oleh masyarakat dianggap ganjil dan tidak dapat dibenarkan, karena pihak BBWS menunjukkan gambar yang mana dalam peta tersebut dianggap tanggul laut, padahal menurut warga yang dari tahun 1976 menempati itu bukan tanggul laut melainkan tanggul untuk jalan dan pengairan sawah, karena tanggul itu pun juga yang membuat masyarakat itu sendiri untuk memisahkan aliran air yang mengalir ke sawah.

Sedangkan Baktiono selaku Ketua Komisi C serta sebagai pemimpin sidang, mengatakan bahwa perihal ini tidak dapat diseleseikan dalam satu sidang ini saja, menurutnya ada temuan yang juga masih dianggap tidak singkron dengan apa yang telah disampaikan masyarakat dan juga BBWS. "Minggu depan kita lakukan sidak di tempat, dan untuk Satpol PP, tolong jangan lakukan tindakan penertiban apapun dulu, kita clearkan dulu",tutup Baktiono yang diiringi sorak kegembiraan dari warga.

Sebelumnya Kurir 3 Ons Sabu, Dijerat Pasal Berlapis.
Selanjutnya Koramil 05/Grati Kodim 0819/Pasuruan, Gelar Pelatihan PBB dan Wasbang Pada Anggota Linmas.