Ngotot Jadi Ketua Komite, Sekcam Sayib Dinilai Lecehkan Camat Dan Bupati Gresik.

Ngotot Jadi Ketua Komite, Sekcam Sayib Dinilai Lecehkan Camat Dan Bupati Gresik.

Gresik, suara-publik.com - Terkait Sayib, Sekretaris Kecamatan Balongpanggang yang rangkap menjadi ketua Komite Sekolah di salah satu SMA Negeri di Gresik, Bupati Sambari didesak untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap Sayib.

Jika Bupati berdiam diri, maka publik akan menilai Bupati Sambari sebagai pemimpin yang tak dapat dipercaya.

“Permendikbud 75 tahun 2016 sudah menegaskan larangan bagi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan menduduki jabatan Komite Sekolah, Jadi beliau (Bupati) harus tegas, Kalau tidak, kepercayaan masyarakat akan hilang,” kata Ketua LSM Ledak Gresik, Imam Syafii, jumat (28/08).

Imam mengaku terkejut karena PNS tersebut terang-terangan mengabaikan etika PNS, Bahkan yang lebih memprihatinkan, Sayyib berani menabrak aturan Permendikbud 75 tahun 2016 yang mengatur larangan bagi pejabat publik dan PNS menjadi pengurus Komite Sekolah.

“Kalau ini dibiarkan, tentu akan menjadi preseden buruk. Selain telah melecehkan wibawa Bupati, mereka juga tidak mematuhi aturan. Karena itu, kami akan menindaklanjuti masalah ini ke Gubernur,KemenPAN RB dan Kemendagri‎, agar diturunkan sanksi tegas terhadap PNS yang nekat itu,” ujar Imam. ‎

Kecaman terhadap PNS yang nekat menjadi pengurus Komite Sekolah juga datang dari aktivis Genpatra, Jubir Jhon oi Menegaskan Permendikbud 75 tahun 2016 yang melarang PNS menjadi pengurus Komite bisa disebut sebagai retorika belaka karena nyatanya Bupati Sambari melakukan pembiaran dengan tidak menjatuhkan sanksi.

“Pak Sambari harus konsisten dan tegas dong. Jangan berpangku tangan. Sebagai pemimpin, publik tentu menilai, Kalau Sayyib itu didiamkan, maka yang terjadi publik semakin meragukan integritas Bupati Sambari,” kata Jhon.

Dia menambahkan, semestinya Sayyib menyadari bahwa mereka sebagai aparatur negara digaji dari uang rakyat.

Karena itu, mereka harus bekerja optimal melayani masyarakat. Bukannya malah mengejar kepentingan pribadi dengan dalil pengabdian dan kepedulian terhadap dunia Pendidikan.

“Sebenarnya ada apa PNS itu ngotot berada di Komite Sekolah, Pasti ini ada embel-embelnya, sulit dikatakan tidak ada. Apalagi, setiap PPDB Sekolah SMA tersebut selalu menarik Biaya siswa baru, belum lagi iuran komite tiap bulannya, Kalau itu benar berarti PNS itu menerima gratifikasi.” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur GCW Sahar Sulur menyatakan bahwa kengototan Sayyib untuk menjadi pengurus Komite Sekolah telah menjadi bukti nyata bahwa Bupati Sambari tidak mempunyai wibawa di hadapan anak buahnya. “Baru kali ini terjadi, Bupati diabaikan staf atau anak buahnya.

Itu sama saja dengan pelecehan terhadap kepala daerah sekaligus pembangkangan atas peraturan pusat, Selain itu, patut juga dicurigai motivasi Sayyib aktif di Komite, apakah ada keuntungan materi atau ada interest terkait dengan Komite?," Pungkas Sahar.(red).

Sebelumnya Diresmikan Kapolres, Posyandu Kemala Bhayangkari Mulai Digunakan.
Selanjutnya Bersama Para Kyai dan Muslimat NU Nganti, Wabup Qosim Santuni Anak Yatim.