Otto Rudi: 11 Karyawan Menjadi Koban PHK Sepihak PT. Ragam Putra Utama
(Kiri) Kuasa Hukum 11 Karyawan PT. RPU, Achmad David Firmansyah., SH, Ketua PD FSPTD Jatim, Otto Rudi & 2 dari 11 Karyawan PT. RPU

Otto Rudi: 11 Karyawan Menjadi Koban PHK Sepihak PT. Ragam Putra Utama

SURABAYA (Suara Publik)– Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Daratan (PD FSPTD) Jawa Timur, Otto Rudi angkat bicara terkait masalah 11 karyawan PT. Ragam Putra Utama (RPU), beralamat di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo .  “Kami (PD FSPTD Jatim, red) berharap ada penyelesaian dan tanggung jawab PT. RPU sesuai aturan yang berlaku. 11 mantan karyawan PT. RPU yang di PHK sepihak tanpa pesangon untuk dapat dipekerjakan kembali. Kami tetap menjunjung asas Restorative Justice (penyelesaian di luar pengadilan). Jika tidak tercapai, pelaporan pidana ke kepolisian merupakan jalan terakhir supaya ada efek jera,” ujarnya Otto saat ditemui di café coffee di kawasan Gunung Sari, Surabaya, Kamis (21/01/2021).

Otto menambahkan, pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa pesangon, selisih upah yang belum terbayar dan dugaan Union Busting atau larangan berserikat yang dialami 11 mantan karyawan perusahaan karoseri PT. RPU sangat disayangkan. “Kami sudah melayangkan surat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo dan Disnaker Jatim sejak Agustus 2020 lalu untuk penyelesaikan secara musyawarah mufakat. Tapi pihak PT RPU tidak ada niat baik dan tanggung jawab menyelesaikan masalah yang menimpa 11 mantan karyawannya ini” ungkap Otto, kemarin. Otto Rudi mengingatkan, kekurangan upah mencapai Rp 850 juta belum diterima 11 mantan karyawan PT RPU. Terkait dugaan larangan berserikat, Otto Rudi menuturkan, pihaknya segera mengajukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

“Kalau ada serikat, maka peraturan perusahaan tidak berlaku, yang ada itu PKB. Pekerja dengan pengusaha adalah mitra. Selanjutnya duduk bersama membahas upah, jam kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan, tunjangan, sampai dana pensiun,” tandas Otto.

Otto menambahkan, mengacu Undang Undang (UU) Cipta Kerja seharusnya upah berdasarkan kesepakatan. Ia mengatakan, bukan pihaknya bersikukuh ingin UU tentang aturan upah minimum pekerja terapkan di PT. RPU,  mengingat kondisi sekarang masih pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan dalam kondisi sulit dan terjepit.

Ditanya mengenai prosedur perusahaan melakukan PHK, Otto Rudi menegaskan harus melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialis. Otto Rudi menyebut apa yang dialami 11 mantan karyawan PT RPU merupakan PHK sepihak, karena tidak ada kesepakan antara 11 mantan karyawan dengan PT RPU. Jika perusahaan tersebut beralasan PHK dilakukan akibat pandemi Covid-19, Otto Rudi menyatakan tidak sepakat. Sebab, Peraturan Presiden (Perpres) sudah jelas menyebutkan Covid-19 bukan termasuk kejadian Force Majeur (bencana alam).

“Jadi PT RPU tidak bisa melakukan efesiensi. Syarat perusahaan mengambil kebijakan efisiensi mengacu Pasal 151-155 UU Cipta Kerja yaitu perusahaan dalam kondisi merugi selama dua tahun. Kemudian harus diumumkan ke publik lewat Akuntan Publik,” pungkas Otto.

Sampai berita ini diturunkan, Direktur Utama PT RPU, Wahyu belum dapat dikonfirmasi. Dihubungi berulang kali lewat sambungan selular dan WhatsApp, Jumat (22/01/2021) yang bersangkutan belum ada jawaban. (dwi)

Sebelumnya Bantuan Dari Polda Jatim dan Bhayangkari, Mendarat Tepat di Sasaran.
Selanjutnya Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Pulau Bawean, Polsek Sangkapura dan Tambak Bersama Petugas Gabungan Perketat OPS. Yustisi.