Pejabat Eselon 2 dan 3 Pemkab Banyuwangi, Laporkan LHKPN ke KPK
Foto: Pejabat Eselon Banyuwangi saat mengisi e-LHKPN

Pejabat Eselon 2 dan 3 Pemkab Banyuwangi, Laporkan LHKPN ke KPK

Laporan: Mas Ari Hidayat

BANYUWANGI - Suara-Publik.com - Sebanyak 215 pejabat eselon dua dan tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS), Banyuwangi melaporkan harta kekayaan atau yang biasa disebut, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) mereka pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para pejabat tersebut, mulai dari Kepala Bidang (Kabid), kepala bagian (Kabag), Camat, dan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD).

Bertempat di kantor  Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyuwangi, Sih Wahyudi mengatakan, para pejabat eselon dua berjumlah 34 orang dan eselon tiga 181 orang, yang terdiri dari 25 camat, 9 kepala bagian, dan 147 non kepala SKPD. "Saat ini berdasarkan undang-undang, semua pejabat eselon tiga dan dua, wajib melaporkan harta kekayaan pada KPK. Baik itu harta benda bergerak maupun tidak bergerak," kata Sih Wahyudi, kepada awak media 5/7.

Menurutnya, mekanisme pelaporan harta kekayaan pada KPK saat ini melalui sistem online melalui aplikasi e-LHKPN, yang sistem laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik.

Selain harta kekayaan juga wajib melaporkan, gaji, honor, dan tambahan penghasilan pegawai (TPP). "Semua laporan harus rinci dilampirkan bukti-bukti administrasi. Misalnya rumah atau tanah harus dilampirkan sertifikat. Demikian juga laporan lainnya," katanya.

Sih Wahyudi mengemukakan, untuk tahun ini mekanisme pelaporan berbeda dari tahun sebelumnya. Apabila tahun sebelumnya menggunakan cara manual, kini melalui e-LHKPN. "Semuanya terhubung langsung ke KPK. Tiap pelapor akan diberikan username dan passoword dari KPK. Setelah itu muncul form-form yang harus diisi," jelas Sih Wahyudi. Nilai harta kekayaan ini, kata Sih Wahyudi, bersifat rahasia.

Hanya pelapor dan KPK saja yang tahu. Meski rahasia, para pejabat wajib mengisi sesuai dengan kenyataan. "Harus diisi sesuai dengan kekayaan yang dimiliki. Kalau tidak sesuai resiko tanggung penumpang, karena hanya KPK dan pelapor yang tahu. Saya saja tidak tahu berapa nilai kekayaan masing-masing pejabat,"terangnya.

Ia menambahkan, Pelaporan LHKPN dilakukan pada tiga kali. Pertama saat pertama kali menjabat jabatan baru. Kedua, laporan tahunan yang dilaporkan setiap tahun meliputi penambahan dan pengurangan kekayaan, atau tetap. Ketiga, laporan menjelang pensiun.

Untuk eselon empat, juga wajib melaporkan harta kekayaan. Bedanya, eselon empat mengisi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). "Tapi bedanya, LHKASN ini hanya diberikan pada Bupati," tambah Sih Wahyudi.

Sebelumnya Bagikan Masker, BPBD Bondowoso Tanggap Debu Vulkanik.
Selanjutnya Gugatan Perdata Terkait Penelantaran Klien, Oleh Advokat Yang Merangkap Notaris.