Pilkada Bondowoso Memanas, Paslon Saling Lempar Tanggung Jawab Terkait Pelepasan Tanah Negara.

Pilkada Bondowoso Memanas, Paslon Saling Lempar Tanggung Jawab Terkait Pelepasan Tanah Negara.

Laporan : M.Susyanto

BONDOWOSO, suara-publik.com - Pilkada Bondowoso mulai memanas, kasus pelepasan tanah negara jadi isu yang mewarnai opini masyarakat. Mantan Sekda dan Wakil Bupati saling lempar tanggung jawab.

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bondowoso, Hidayat, terkait pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang diduga terkait dirinya terlibat dalam penjualan tanah Negara (TN) seluas kurang lebih 600 hektar, kepada PT BSI.

Hidayat, mengaku jika dirinya dikaitkan dengan pemanggilan KPK untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi, itu tidak benar dan bohong. “Gak ada, bohong itu, dan itu fitnah,”kata Hidayat dengan nada emosi.

Saat dikofirmasi wartawan melalui telpon selulernya, Kamis malam, (17/5/2018), Namun, ketika ditanya terkait penjualan tanah itu, lagi-lagi Hidayat tidak mengakui dan melempar kepada Wakil Bupati, KH Salwa Arifin. Karena, menurut dia, Wakil Bupati penanggung Jawabnya, sementara Bupati tidak disebut.

Padahal, dalam struktur kelembagaan penanggung jawab utama adalah Bupati. “Kalau saya tidak ada apa-apa, tapi kalau mau tanya masalah itu. Silahkan tanya ke Pak Salwa. Karena dalam tim itu Wakil Bupati sebagai penanggung jawabnya. Mestinya dia yang tahu masalah itu,”ucap calon Wakil Bupati nomor urut 2 ini.

Lebih lanjut, dia mengemukakan kalau tanah Negara itu tidak dijual kepada PT BSI. Hanya lahan ganti garap kepada petani. “Siapa yang jual tanah itu, gak ada itu,”elaknya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin, mengaku tidak tahu menahu tentang penjualan TN kepada PT BSI, bahwa terhadap isu yang berkembang tentang TN, tidak kaget. Bahkan ia langsung mengucapkan Innalillah. “Saya sebagai pribadi tidak ada keterlibatan dengan kasus itu, dan tak pernah tahu prosedurnya bagaimana,”ungkapnya.

Menurutnya, dirinya tahu setelah ada informasi yang mencuat di media social (medsos). Dan kasus itu terjadi sebelum ia menjadi Wakil Bupati periode ke dua. “Makanya dari awal saya tidak tahu dan tidak mendengar informasi apa-apa, tahunya setelah adanya informasi kayak gini yang sebagian orang menuduh saya terlibat. Dan itu tidak benar,”kata pengasuh calon Bupati Bondowoso nomor urut satu ini.

KH Salwa, mengungkapkan, sejak awal ia tidak merasa ada keterlibatan dalam persoalan itu, termasuk pula penandatanganan surat-surat penting. Sebab, dalam penandatanganan surat-surat, Wakil Bupati hanya melakukan paraf ketika ada kebijakan Bupati.

“Tidak mungkin kalau tanda tangan, kecuali tanda tangan yang menyangkut mutasi atau kenaikan pangkat eselon yang paling bawah, menyangkut SK, itu saja yang ditanda tangani,”ungkapnya.

Ia mengaku, kalau masalah kebijakan Bupati, Wakil Bupati tidak pernah ikut tanda tangan, dan itu urusan Bupati. Bahkan kata KH.Salwa Arifin, ketika Bupati melakukan umroh, tidak ada pendelegasian kepada Wakil Bupati. Sehingga, Wakil Bupati hanya melaksanakan tugas seperti biasanya dalam sehari-hari.

“Dan tidak boleh Wakil Bupati menandatangani hal-hal yang penting meski Bupati sedang keluar, Wakil Bupati hanya menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Jika kemudian isu itu muncul, itupun sangat tidak benar, itu hanya anggapan orang-orang yang tidak mengerti saja,”imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Bondowoso Drs.H.Amin Said Husni, memilih pergi dari pertanyaan sejumlah wartawan, terkait adanya sejumlah pejabat dan pegawai Pemkab Bondowoso yang dipanggil KPK. Saat itu terjadi ketika Bupati usai menyampaikan nota pejelasan APBD tahun 2017, tentang laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati tahun 2017, di gedung DPRD. Selasa, (15/5/2018).

Sebelumnya Berdalih Butuh Uang, Pria Arosbaya Ini Embat Kotak Amal Musholah.
Selanjutnya Kapolrestabes Surabaya, Cek Kesiapan Mudik Stasiun Gubeng.