Ribuan GTT-PTT Kabuten Blitar Ancam Mogok Ngajar, Bila Tuntutan Tak Dikabulkan.
Foto: Para guru tidak tetap melakukan demo

Ribuan GTT-PTT Kabuten Blitar Ancam Mogok Ngajar, Bila Tuntutan Tak Dikabulkan.

Laporan: Herlina

Blitar (suara publik) - Ribuan guru honorer di Kabupaten Blitar Akan terus melakukan mogok kerja satu bulan ke depan apabila Pemerintah Kabupaten Blitar atau Pemerintah pusat tidak mengabulkan tuntutan seluruh GTT PTT di kabupaten Blitar.

Forum Kategori 2 Honorer Indonesia Bersatu Komda Blitar saat ini menunggu janji dari Pemerintah Kabupaten Blitar untuk segera memfasilitasi penyampaian tuntutan para Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap kepada Pemerintah Pusat untuk segera dijadikan PNS atau dapat mengikuti CPNS.

Dian Eka Ndari Wakil Ketua Forum Kategori 2 Honorer Indonesia Bersatu Komda Blitar mengatakan, "bila nanti tidak ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Blitar atau Pemerintah Pusat terkait nasib mereka dalam waktu dekat, ribuan guru honorer di Kabupaten Blitar akan terus melakukan mogok kerja selama satu bulan kedepan,” tambah Dian.

Masih Dian, hanya dengan mogok mengajar Pemerintah bisa menyadari pentingnya GTT dan PTT untuk keberlangsungan pendidikan, termasuk di Kabupaten Blitar dengan kekurangan guru mencapai ribuan guru SD dan SMP. Kami berharap, segera saja ada kejelasan bagi para GTT dan PTT di Kabupaten Blitar karena pihaknya juga tidak tega jika harus menelantarkan peserta didik."ujarnya.

Semetara itu, Guru tidak tetap SDN jegu 01 Tri Wahyuni Astuti mengatakan, "sebenarnya para GTT dan PTT tidak tega melihat para anak Didik mereka terlantar. Namun hanya dengan mogok mengajar pada GTT dan PTT di kabupaten Blitar bisa menyampaikan aspirasi dan menunjukkan kepada pemerintah tentang ketidakkeadilan yang mereka alami" urainya.

Wahyuni menambahkan, selama 11 tahun menjadi guru tidak tetap, setiap bulan hanya di gaji Rp 200.000. dan ketika rekrutmen CPNS, saya tidak bisa mengikuti karena usia yang diatas 35 keatas, pungkasnya.

Sebelumnya Guna Penyidikan, Walikota Kota Pasuruan Dibawa KPK ke Jakarta.
Selanjutnya Humas Bina Marga Kabupaten Malang, Sanggah Ada Penyimpangan Proyek Jalan dan Jembatan di Balekambang.