Sindiran Keras Wabup Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat Manjur, Pejabat Yang Belum Laporkan LHKPN Tinggal 33 Persen.
Foto: Kepala Inspektorat Pemkab Bondowoso, Ir. Wahyudi Triadmadji.

Sindiran Keras Wabup Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat Manjur, Pejabat Yang Belum Laporkan LHKPN Tinggal 33 Persen.

Laporan Guido Saphan

BONDOWOSO (suara-publik.com) - Sindiran keras Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat pada pertengahan Februari 2019 lalu, terhadap 60 persen pejabat di lingkup Pemkab Bondowoso yang belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata manjur juga.

Terbukti, sindiran keras orang nomor dua di Pemkab Bondowoso, ini membuat jumlah pejabat eselon II dan III yang belum melaporkan LHKPN-nya tinggal 32 persen atau 65 pejabat.   Kepala Inspektorat Bondowoso, Wahyudi Triyatmadji di kantornya menjelaskan, pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Bondowoso yang wajib melaporkan LHKPN ke KPK secara berkala saat ini sebanyak 197 pejabat.

Mereka adalah bupati, wabup, sekda, kepala dan sekretaris OPD, staf ahli dan asisten, kabag, kabid, hingga camat. ”Hingga pertengahan Februari 2019 lalu, dari 197 pejabat wajib melaporkan LHKPN, ada 60 persen yang belum. Sedangkan, pejabat yang belum melaporkan hingga awal Maret 2019 ini, tinggal 33 persen atau sekitar 65 pejabat,” jelasnya.

Wahyudi berharap, hingga batas waktu akhir atau deadline pelaporan pada 31 Maret 2019, semua pejabat lingkup Pemkab Bondowoso sudah melaporkan LHKPN-nya. Karena, pejabat yang sudah melaporkan LHKPN merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan KPK, maupun Peraturan Bupati Bondowoso dan ada sanksinya bagi yang lalai atau belum melaporkan.

Yakni, sanksi penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat berkala, hingga sanksi berat pencopotan dari jabatan. ”Karena, pejabat telah melanggar Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010,  tentang Disiplin PNS, Peraturan KPK nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara  Negara, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi,” tegas mantan Kepala Dinas Pertanian ini.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, Wabup Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat pada pertengahan Februari 2019 lalu menyindir keras sikap 60 persen pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Bondowoso yang belum melaporkan LHKPN-nya ke KPK. Wabup Irwan juga menyindir pejabat yang sampai mengabaikan kewajiban melaporkan LHKPN-nya sudah bosan menjadi pejabat negara. Karena itu, dia mendesak para pejabat segera melaporkan LHKPN-nya sebelum waktu batas akhir pada 31 Maret 2019.

Sebelumnya Jaksa Tuntut Berbeda, Pada Terdakwa Kurir Narkoba Lintas Negara.
Selanjutnya Wakil Bupati Blitar, Resmikan Kampung Wirausaha Online.