Sinung Sudrajat Sesalkan Situs Megalitikum Yang di Gusur, Ini Tindak Pidana.
Foto: Alat berat yang digunakan memindah situs.

Sinung Sudrajat Sesalkan Situs Megalitikum Yang di Gusur, Ini Tindak Pidana.

Laporan Redaksi.

BONDOWOSO, (Suara-Publik.Com) - PT Indah Karya asal Kota Bandung Jawa Barat, yang diduga tidak memiliki ijin untuk mendirikan pabrik pollywood. Selain itu, diduga melakukan pengerusakan terhadap cagar budaya, yakni situs Megalitikum di desa Pekauman Kecamatan Grujugan terus bergulir keranah publik.

Hal tersebut diketahui setelah kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kabupaten Bondowoso dengan petugas dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur (Jatim) melabrak aktifitas di lokasi proyek.

Upaya yang dilakukan oleh Kadis Dikbud Drs.H.Harimas MSi dan BPCB Jatim, mendapat dukungan dari Ketua Dewan Kesenian Bondowoso, Sinung Sudrajat. Menurut dia, kalau memang pihak PT Indah Karya diduga telah melanggar aturan karena tidak memiliki ijin dan kemudian merusak atau memindah situs Megalitikum ketempat lain, sehingga merubahnya, maka hal tersebut merupaka pelanggaran yang fatal.

“Perlu diketahui, bahwa Bondowoso sudah ditetapkan sebagai pusat kota Negalitikum di Jatim oleh Gubernur. Maka konsekwensinya adalah harus bertanggungjawab penuh terhadap kekayaan khasanah Megalitikum kita,”kata Sinung Sudrajat.

Selain itu, Megalitikum sebagai trade mark kabupaten Bondowoso. Maka jika kemudian keradaan situs cagar budaya yang ada di desa Pekauman Kecamatan Grujugan itu dirusak, berarti sudah melanggar hukum, dan pihak PT harus bertanggungjawab atas rusaknya situs itu.

Ketentuan pidananya sudah jelas, sebagaimana disebut dalam UU Cagar Budaya nomor 5 tahun 1992, pada Bab VIII, Pasal 26, bahwa Barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

“Jangan karena perusahaan besar yang berada dibawah naungan BUMN, kemudian seenaknya memindah situs ketempat, baca dulu aturannya, agar tidak gagal paham,”kata ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bondowoso ini.

Ia juga mendorong BPCB Jatim, Bupati Bondowoso, dan Dikbud Bondowoso untuk tidak mengeluarkan ijin, sebelum pihak PT Indah Karya bertanggungjawab atas pemindahan sehingga situs cagar budaya tersebut mengalami kerusakan, bila perlu BPCB dan Bupati melaporkan kejadian ini ke Polisi.

Sebelumnya, Kadis Dikbud mengaku jika pembangunan pabrik pollywood itu diduga tidak mengantongi ijin dari instansi terkait, baik dari Pemkab Bondowoso maupun Provinsi Jawa Timur. Sehingga diduga kuat telah melanggar UU Cagar Budaya. “Dan yang terjadi saat ini PT Indah Karya telah merusak keaslian situs, seperti memindah patung yang tidak sesuai arahnya,”kata Harimas. Saat berada dilokasi proyek, Senin, (13/5/2019) sore.

Sementara itu, dari BPCB Jatim, Balicius, menegaskan, memindahkan situs Megalitikum merupakan kecerobohan yang dilakukan oleh pihak perusahaan,  sehingga sekarang konteksnya sudah berantakan karena dipindah, dan ini sebuah pelanggaran karena tanpa ijin. “Mestinya itu dikembalikan dulu, dan kalau mau mindah itu harus rembukan dulu dengan orang banyak, bagaimana posisinya.

Mohon nanti patung itu dikembalikan dan minta akses jalan ke tempat patung itu semula,”tegasnya.

Balicius menambahkan, jika sampai saat ini pihak perusahaan belum mendapat ijin untuk melaksanakan kegiatan dikawasan cagar budaya. Pihak perusahaan harus memiliki amdal yang kemudian harus ditunjukkan oleh perusahaan Pollywood itu kepada pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.

“Kami melihat, Perusahaan ini melanggar Perda, dan solusinya bagaimana?, sambil kita duduk bersama, dan setelah itu baru kerja,”imbuhnya.

Sayangnya, hingga saat ini dari pihak PT Indah Karya, yang beralamat di Jalan Golf Raya 2A, Cisaraten Binaharapan, Aramanik Kota Bandung Jawa Barat, tidak mau memberikan keterangan terkait proyek yang tak berijin ini. “Maaf, saya tidak bisa memberikan komentar terkait masalah ini, silahkan ke pimpinan kami di Bandung,”ucapnya.

Sebelumnya 3 Budak Narkoba Jalani Sidang di PN. Surabaya.
Selanjutnya Terkait Laporan Dugaan Money Politik, Helmi Tuding Bawaslu Banyuwangi Tidak Profesional.