Spj Dana Hibah Pemprov Jatim Sebesar 2,9 Triliun, Dipertanyakan Lsm Gas Jatim.

Spj Dana Hibah Pemprov Jatim Sebesar 2,9 Triliun, Dipertanyakan Lsm Gas Jatim.

Surabaya, suara-publik.com - Gerakan selamatkan jawa timur (Gas-Jatim) melurug DPRD dan Pemprov Jawa timur, jumat (14/8) Kedatangan mereka ke Pemprov Jatim menanyakan dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim tahun 2019 dan dokumen LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tmur tahun 2019.

Berdasarkan hasil kajian, sejumlah tim Gerakan Selamatkan Jawa Timur (Gas-Jatim) menemukan kejanggalan tentang tatakelola Dana Hibah di lingkungan pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

"Tercatat per 17 Maret 2020 ada 11 SKPD di lingkungan Pemprov Jatim yang belum menyetorkan laporan pertanggung jawabannya senilai Rp 2.9 Triliun," Ujar Ahmad Annur ketua Gas-Jatim.

Menurut Ahmad sapaan akrabnya menjelaskan, dana Hibah yang tidak ter SPJ kan sebesar Rp 2,9 triliun ini belum jelas peruntukannya. "Siapa penerimanya dan dimana tempatnya serta untuk kegiatan apa?," tanya dia. Sehingga kata dia, perlu disampaikan dan ditanyakan kepada gubernur, "Jangan sampai dana ini hanya menjadi dana bancakan dan hanya dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu," imbuhnya.

Untuk itu, Gas-Jatim meminta kepada Gubernur Jatim untuk melakukan evaluasi terhadap semua SKPD utamanya yang belum menyetorkan SPJ Dana Hibah.

Selain itu pihaknya meminta untuk memperbaiki tatakelola dana hibah mulai sistem perencanaan sampai pelaporan, transparansi penyaluran dan penggunaan dana hibah, serta meminta kejelasan penggunaan dana hibah yang tidak ter SPJ kan sebesar Rp 2,9 Triliun.

Diketahui, berikut 11 SKPD dan anggaran yang belum ter SPJ kan:

1. Dinas Pendidikan (Non Bos) Rp 166.902.959.200,-.

2. Dinas Pendidikan (Bos) Rp 875.571.928.000,-.

3. Dinas Kesehatan, Rp 140.143.610,-.

4. Dinas pekerjaan umum bina marga Rp 356.892.500.000,-.

5. Dinas pekerjaan umum sumber daya air, Rp 81.774.945.000,-. 6.

Dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan cipta karya, Rp 240.295.000.000,-,

7. Bakesbangpol, Rp 37.211.394.71,-,

8. Dinas Biro administrasi perekonomian, Rp 8.178.400.000,-,

9. Biro administrasi pembangunan Rp 337.280.000.000, 10. Biro administrasi dan sosial, Rp 895.188.273.957,-.

11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Rp 1.225.000.000,-.

12. Biro administrasi dan pembangunan Rp 337.280.000.000,-. (mariyono)

Sebelumnya Jabat Ketua Komite Sekolah, Sekcam Balong Panggang Langgar Permendikbud.
Selanjutnya Sejak Beroperasi Tahun 2019, Prambanan Coffe Sudah 3 Kali Santuni Puluhan Anak Yatim.