suara-publik.com skyscraper
suara-publik.com skyscraper

Tancap Gas, Gelar Konferensi Pers DPD PJI-DEMOKRASI Jatim, Rencanakan Pra UKW dan Bentuk DPC Surabaya.

avatar suara-publik.com
suara-publik.com leaderboard

Surabaya, Suara Publik.com - Setelah terlantik nya pengurus DPD PJI-Demokrasi Jatim (Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Jurnalistik Indonesia Jawa Timur) tidak mengendorkan semangat kerja namun sebaliknya, malah tancap gas. Organisasi dalam bidang profesi ini langsung menggelar konferensi pers untuk menyampaikan program kerja kedepannya.

"Sebelumnya saya atas nama pribadi dan organisasi mengucapkan terima kasih karena sudah sudah diberikan fasilitas oleh pihak Hotel Mercure untuk acara ini.

Sebagai bentuk rangkaian acara lanjutan setelah dilakukannya pelantikan pengurus DPD PJI-Demokrasi, dalam pembahasan program kerja ke depan," ujar Ketua DPD PJI - demokrasi, Achmad Anugrah saat jumpa pers di Cafetaria Mercure Grand Mirama Hotel, di Jalan Raya Darmo No. 68 - 78 Surabaya, Rabu (2/12/2020).

Jumpa pers kali ini sedikit berbeda. Sebab, semua pengurus organisasi tersebut semua nya berprofesi sebagai wartawan.

Andre selaku Wakil Ketua II DPD PJI-Demokrasi Jatim sekaligus Pimpinan Redaksi Suara Publik.com membuka awal pertanyaan seputar langkah kerja kedepannya.

Kemudian disusul Viprianto sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan dari media Kaki Kaki Rakyat menanyakan seputar keabsahan seputar adminitrasi surat kelengkapan wartawan dan medianya.

Sebab, beberapa instansi mempertanyakan sertifikat UKW (Uji Kompetensi Wartawan) dan Media sudah terverifikasi dari Dewan Pers.

100%100%

"Untuk program DPD PJI-Demokrasi Jatim kedepan masih disusun dan yang jelas sudah ada draftnya, tinggal digelindingkan kepada rekan rekan yang tergabung karena bagaimanapun saya juga tidak bisa bekerja sendiri," ujar Achmad.

"Sesuai yang direncanakan sebelumnya pelantikan ini, dalam waktu dekat, Kami akan mengadakan pra-ukw sebagai bekal wartawan. Setelah itu, melebarkan sayap di tingkat daerah-daerah seluruh Jawa Timur," tambahnya.

Untuk pra-ukw menurutnya, sebuah polemik yang dialami para kuli tinta dalam mencari berita di beberapa instansi pemerintahan. Sehingga pewarta terkadang tidak diterima oleh nara sumber. "Terkadang ada beberapa instansi di pemerintahan yang menanyakan keabsahan media nya, bahkan mempertanyakan sertifikat wartawan ini. Apakah sudah diverifikasi oleh dewan pers ? Sehingga wartawan kecewa karena ditolak, " urai Acmad Garad panggilan akrabnya.

Selain itu, masih menurut Achmad, kegiatan pra-ukw nantinya bisa membina dan membantu dalam peningkatan sdm nya (Sumber Daya Manusia). Pasalnya, dalam penulisan di media siber/online masih terlihat kurang memenuhi standarnya. "Dengan adanya kegiatan pra-ukw nanti setidaknya, penulisan wartawan dilapangan terlihat rancak, mudah dibaca dan tidak semrawut," katanya.

Kewajiban wartawan dalam mengantongi sertifikat ukw membuat dirinya kecewa. Pasalnya, hal tersebut tidak tertuang pada UU Pers No. 40 Tahun 1999. Namun Ia tidak menampik, bila akan melaksanakan prosedur tersebut. "Jujur saja, dalam hati saya sendiri mengatakan ini aneh. Kenapa wartawan harus mempunyai sertifikat ukw ? Tapi saya tetap melaksanakan ketentuan yang ada," ujar Achmad.

Selanjutnya dalam melebarkan sayap, pria kelahiran Surabaya ini mengatakan, bahwa pembentukan DPC PJI - Demokrasi daerah sangat diperlukan. Pasalnya, kegiatan yang berlangsung di tingkat daerah lebih banyak dan memudahkan koordinasinya.

"Kami juga berharap agar organisasi ini segera membentuk DPC, sehingga memudahkan koordinasi dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, " imbuhnya.

Setali tiga uang, M. Mayusni Talau selaku Ketua DPP PJI-Demokrasi menghimbau kepada wartawan agar mengantongi UKW. "Sertifikasi profesi memang diperlukan tapi beban administrasi seharusnya ada peran pemerintah yang membantu," papar Mayusni.

Mayusni menambahkan, gerakan awal pengurus organisasi ini patut didukung sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. "Kami akui ini sangat luar biasa, bayangkan, sebelum dilantik pengurusnya, tapi bisa diterima oleh pemerintah, ya itu melalui audiensi. Apalagi setelah dilantik saat ini. Kami yakin perjalanan sesuai amanah organisasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan kedepan bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama," Harap Mayusni. (Dre)

Editor : Redaksi

suara-publik.com skyscraper