Tarik Biaya PSG Rp. 400 Ribu, SMK Nada Tabrak Himbauan Gubernur Jatim.

Tarik Biaya PSG Rp. 400 Ribu, SMK Nada Tabrak Himbauan Gubernur Jatim.

MOJOKERTO, (Suara Publik.com) - Progam pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan gratis belum bisa terealisasikan 100 % di lapangan, Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nasional Dawarblandong mojokerto misalnya, menerapkan iuran untuk Progam Praktik Sistem Ganda (PSG) sebesar 400 ribu rupiah per siswa.

Menurut salah satu siswa yang namanya enggan dionline-kan mengaku cukup keberatan dengan biaya tersebut, "Untuk perinciannya saya tidak tahu mas, pokoknya di suruh bayar 400 ribu katanya biaya magang PSG saya." Ungkapnya selasa (26/01).

Kepala Sekolah SMK Nada, Achmad Syamsuddin saat ditemui di ruangannya membenarkan adanya iuran tersebut. "Itu biaya operasional mas,seperti beli seragam,kenang-kenangan,transport para guru disini yang mencarikan loby untuk tempat PSG anak-anak." bebernya. Selasa (28/1).

Selain itu, menurut informasi yang berhasil digali di lapangan, pada saat PPDB 2020/2021 pihaknya juga sudah memungut biaya 475 ribu per siswa, Syamsudin mengaku biaya tersebut untuk biaya administrasi seluruh siswa yang berjumlah 780 murid. "Biaya segitu itu sudah murah mas dibandingkan sekolah yang lain, itu juga sudah kami rapatkan kepada seluruh wali murid dan di setujui bersama."lanjutnya.

Terpisah, praktisi hukum dari Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya I Wayan Titip Sulaksana saat dihubungi via seluler, selasa (28/1) menyayangkan adanya pungutan biaya tersebut apalagi disaat musim pandemi, apalagi Gubernur Jatim Khofifah sudah mewanti-wanti agar sekolah tidak melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun di saat Pandemi.

"Atas dasar apa itu, menarik biaya harus ada payung hukumnya, meskipun sudah di rapatkan tapi tetap harus ada payung hukumnya," cetusnya.

Wayan menambahkan, jika lembaga Sekolah sudah menerima Biaya Operasional melalui BOS dari Pemerintah, " biaya sebesar itu dikali berapa Siswa, sudah ratusan juta itu, Biaya BOS dan lain sebagainya harusnya sudah bisa meng-cover operasional, kenapa harus ada uang gedung dan lain sebaginya, ini patut diduga ada yang tidak beres," lanjutnya.

Mendengar hal ini, Ketua LSM LEDAK, Imam Syafii merencanakan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mengumpulkan informasi dan mengetahui unsur pidana di dalamnya.

" Jika memang ada unsur korupsi kita akan melakukan laporan resmi ke pihak terkait termasuk ke Kejaksaan dan Kepolisian, karena Sekolah ini menerima BOS dari Pemerintah, tidak boleh bergerak diluar aturan," pungkas Imam Syafii.(suliman)

Sebelumnya Polisi, Pertemukan Kembali Anak Dibawah Umur Yang Tersesat, Dengan Ibunya
Selanjutnya Dinas Kesehatan Banyuwangi, Pastikan 49 Faskes Telah Terima Vaksin