Laporan : Rehan
Bondowoso, (suara publik.com) - Dalam acara penyusunan awal RPJMD Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023 di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Minggu malam, (4/11/2018). Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat mengajak semua OPD untuk bersatu menyamakan persepsi.
“Saya tidak ingin ada lagi OPD yang hanya menjadi datang dan duduk, tanpa memberikan solusi terkait penyusunan RPJMD tahun 2018-2023,”kata Wakil Bupati Irwan.
Wakil Bupati Bondowoso, berharap kepada semua OPD untuk lebih baik bekerja sesuai dengan program kerja, dan tidak ada lagi sistem penunjukan terkait pekerjaan. Sebab, sejatinya OPD mampu menterjemahkan program-program yang diinginkan oleh Bupati.
Selain itu, OPD diminta untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan, tidak ada lagi antrian jika ada masyarakat minta dilayani, terutama pada Dinas Perijinan.
Jika hal itu tetap terjadi Wabup tidak segan-segan untuk bertindak tegas kepada para OPD yang masih berprilakuk nakal. “Kami meminta kepada inspektorat untuk melakukan evaluasi kelembagaan di Dinas Perijinan terkait ijin. Karena banyak pengaduan kalau investor mau ke Bondowoso ini, informasinya ijinya mahal,’Ujarnya.
Irwan juga menegaskan, Kepemimpinan pasangan Sabar (Salwa-Bahtiar) menginginkan pemerintahan yang bersih tanpa KKN, dan tidak ada lagi pelayanan terhambat karena pungutan liar, apalagi yang bertentangan dengan visi misi Sabar.
“Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada lagi cara cara yang tidak baik, dan terkait dengan perijinan yang harus di bayar harus sesuai dengan Perda yang berlaku,”kata Wabup.
Pantauan Suara-Publik.Com, rapat penyusuanan RPJMD tahun 2018-2023, dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso, Ketua dan sejumlah anggota DPRD, Tim Perumus RPJMD, Kepala Inspektorat, BPKAD, Kepala Badan Pendapatan dan sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemkab Bondowoso.
Editor : Redaksi
