Warga Desa Peliyan Keluhkan Pungutan Liar Sertifikasi Prona.
Foto: Kantor Desa Peleyan

Warga Desa Peliyan Keluhkan Pungutan Liar Sertifikasi Prona.

Dilaporkan: oleh Ansori

SITUBONDO, (Suara Publik) Warga desa Peliyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, mengeluh dengan adanya pungutan saat mengurusi sertifikat program Prona.

Pasalnya, pemohon Prona masih dimintai biaya hingga ratusan ribu rupiah. Seperti yang diungkapkan salah satu warga Peliyan yang berinisial MT (42) mengaku, ketika dirinya mendaftar sebagai pemohon Prona, ditekan oleh panitia harus bayar. Jika tidak segera membayar maka tidak akan dikutnya Prona.

“Sampean kalau tidak segera melunasi uang biaya Prona maka, sampean tidak akan saya daftarkan, dan tidak akan bisa ikut program prona,” kata MT yang menirukan pernyataan salah satu panitia berinisial ED. 

MT mengaku ketakutan, jika tidak diterima mendaftar Prona. Sehingga MT harus kehilangan seekor kambingnya untuk dijual sebagai biaya Prona. Dari hasil penjualan kambing tersebut MT langsung memberikan uang kepada Panitia.

“Apa yang dimampaikan oleh pihak panitia, saya menjual anak kambing yang laku 600, setelah itu langsung saya berikan kepada panitia,”ungkapnya. 

Selain itu, MT mengaku resah, karena di desa Peliyan, ada kasus sengketa tanah yang sudah bertahun-tahun belum juga selesai.

Bahkan, sampai hari ini ada yang rumahnya di pagar dan pintu masuk rumahnya ditutup, sehingga penghuni rumah yang lewat jalur pintu itu tidak bisa lewat. “Mereka hanya bisa nangis, karena jalannya ditutup. Maka dari, biarpun saya ditekan oleh panitia, saya langsung membayar, karena takut seperti warga yang jalannya ditutup,”tegasnya. 

Sementara itu, David Ketua LSM Penjaga kabupaten Situbondo. Mengatakan, akan turun kelapangan untuk menggali data benar dan tidaknya informasi tersebut. Menurut dia, yang mendapat program Prona itu bukan hanya satu orang.

“Kita dari LSM Penjaga akan menggali inforamsi dibawah, apakah pungutan liar itu benar atau tidak,”kata David. 

Selain itu, David sudah melakukan konfirmasi dengan salah satu panitia, dan ternyata pungutan itu benar, karena sudah disepakati melalui musyawarah desa (Musdes). Meski program Prona itu gratis, pihak panitia berdalih jika biaya itu berdasarkan rapat. 

Sedangkan para pemohon yang sudah membayar lunas selalu menanyakan kapan keluarnya sertifikat itu kepada panitia. “Dari hasil keterangan pihak Panitia, bahwa biaya yang dibebankan kepada pemohon adalah biaya patok, materai dan ATK, itu yang disampaikan kepada saya,”ketusnya. 

Hanya saja, David berharap kepada pihak kepala desa dan panitia, untuk segera menyelesaikan program itu, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena program prona ini memang rawan konflik. (*)

Sebelumnya Terima Tombokan Togel, Pria Paruh Baya Asal Setro di Bekuk.
Selanjutnya Kasus Pelecehan Seksual National Hospital, Dilimpahkan ke Kejaksaan.