Gresik, suara-publik.com - Kejaksaan Gresik akan mengawal dan membina pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa. Untuk mencegah tindak pidana korupsi dan pencurian dana desa se Kabupaten Gresik, Kejaksaan Negeri Gresik akan mengawal dan membina pengelolahan dana desa serta penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara. Hal itu dikuatkan dengan kesepakatan kesepakatan bersama (MoU) dengan Desa se Kabupaten Gresik, Selasa (9/5).
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan dengan tujuan agar Kepala Desa dan pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran desa mendapat pendampingan hukum, sehingga pengelolaan anggaran tepat sasaran dan terhindar dari yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.
Kajari Gresik, Nana Riana, SH. MH dalam sambutannya mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (12) UU Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa pada hakekatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang menyediakan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat norma setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI.
“Pada UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang menyediakan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI," jelas Kajari Gresik.
Ditambahkan Kajari, kewenangan Fesa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di tingkat desa (termasuk didalamnya adalah dana desa), harus pula diikuti dengan adanya peningkatan kapasitas aparatur desa.
"Berdasarkan informasi dan data yang kami peroleh, maka jumlah dana yang dikelola oleh 330 Desa di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 adalah sebesar Rp472.208.419.000,- yang terdiri dari, Rp309.991.419.000,- (Dana Desa) dan 172.208.419.000,- (ADD)," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Nana Riana, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023, maka Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa diantaranya perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa, ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan dan penurunan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa serta untuk Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan desa.
Semoga MoU bidang keperdataan dan Tata Usaha Negara antara Kejari Gresik dengan Desa Se Kabupaten Gresik berjalan dengan baik. Kejari Gresik akan melakukan upaya maksimal pendampingan, pembinaan dan mengawal anggaran dana desa agar tujuan utama pembangunan dan kesejahteraan Desa tercapai," tegasnya.
Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, mendukung dan mengapresiasi Kejari Gresik dengan Desa se Kabupaten Gresik melaksanakan Kesepatan Bersama yang dituangkan pada MoU.
"Kerjasama pendampingan hukum ditingkat desa ini sangat bermanfaat untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat," terang Gus Yani.
Bupati Gresik berpesan pada seluruh Kepala Desa, ada dua isu yang harus ditekan, pertama isu kemiskinan, bagaimana ditingkat desa ini kemiskinan berkurang dan yang kedua isu pengendalian stunting di desa juag harus bisa ditekan sebisa mungkin.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, Nurul Yatim mengatakan bahwa kegiatan penandatangan MoU ini bertujuan untuk mengawal dan membina pengelolaan anggaran desa/dana desa.
"Upaya pencegahan dini dalam pengelolaan anggaran Desa di Kabupaten Gresik harus dilakukan. Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Gresik agar pengelolaan anggaran yang dilakukan Kepala Desa lebih baik dan terhindar dari perencanaan anggaran," pungkasnya.(Im)
Editor : Redaksi
