SURABAYA, (suarapublik.com) - Kabar tak sedap kembali berhembus di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, terdengar isu miring soal penggunaan anggaran BTT tahun 2022 lalu yang di duga kuat telah diselewengkan. Ya, Dana BTT (Belanja Tak Terduga) tersebut, untuk kegiatan operasi lumbung pasar yang di laksanakan pada tahun 2022 lalu. Dampak dari kenaikan BBM inilah yang membuat Presiden Jokowi meminta kepada seluruh pejabat pemerintahan membantu masyarakat yang terdampak khususnya Pemprov Jatim. Tak hanyaitu, guna menekan kenaikan harga beras dan minyak goreng yang dikeluhkan warga di berbagai daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.
Informasi yang di peroleh media ini menyebutkan, bahwa pada tahun 2022 lalu, bahwa Pemprov Jatim melalui Biro Perekonomian menggelontorkan anggaran BTT sebesar Rp 20 Milyar untuk operasi lumbung pasar. Kegiatan tersebut terbilang sukses dan lancar. Namun sayangnya, setelah kegiatan ini sudah selesai, pada awal Tahun 2023, muncul kabar bila ada sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 2 Milyar. Dari sisa dana tersebut bukannya dikembalikan ke Kas Daerah tapi di bagikan pada kelompok.
Salah satu penerimanya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yakni JGU, JPU dan Puspa Agro. Kabarnya, ketiga perusahaan yang bernaung di bawah BUMD tersebut tidak menerima uang tapi kegiatan keagamaan berupa Umroh. Sedikitnya ada 11 orang di jajaran direksi BUMD ini yang mendapatkan jatah berangkat Umroh. Dengan rincian, JGU sebanyak 6 0rang, JPU 2 Orang dan Puspa Agro sebanyak 3 Orang.
Dikonfirmasi Koordinator Substansi Kebijakan dan Sarana Perekonomian, Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Kombong Pasulu, SH, MM, di kantornya Jl. Pahlawan, mengatakan, bahwa ada sisa anggaran kegiatan ini yang tidak terealisasi tetap berada di Kas Daerah. "Jadi tidak ada anggaran yang akan digunakan untuk pos anggaran yang tidak sesuai dengan pos anggaran di DPA dan jika ada sisa anggaran yang tidak terealisasi tetap berada di Kas Daerah," ujar Kombong Pasulu pada media ini, Kamis, (9/3/2023).
Saat disinggung terkait dengan sisa anggaran yang tidak teralisasi untuk membiayai oknum direksi BUMD (JGU, JPU dan Puspa Agro) pergi umroh, Kombong Pasulu merasa tidak mungkin terjadi karena sisa anggaran yang tidak direalisasi tetap di Kas Daerah sesuai mekanisme keuangan daerah.
"Jika pihak Direksi PT. JGU akan melaksanakan ibadah umroh merupakan urusan personal mereka dan tidak menggunakan sisa alokasi anggaran Operasi Pasar Biro Perekonomian" katanya.
Dirinya mengungkapkan, untuk Biro Perekonomian diberi tugas membantu operasional berupa penyediaan alat transportasi dan tenaga kerja kasar. "Kami di berikan wewenang menyediakan truk dan tenaga angkut saja, kebutuhan yang lainnya di amanahkan pada BUMD. Hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur mas," papar.
"Anggaran penyediaan transportasi dan tenaga kulinya besar mas, sekitar Rp 9 Milyar dalam kegiatan yang berlangsung sampai Desember 2022," tambahnya.
Untuk penyediaan kebutuhan akomodasi berupa transportasi dan jumlah tenaga kulinya, Kombong belum bisa menjawab, dirinya meminta waktu untuk membuka buku laporannya. "Maaf mohon waktu mau buka SPJ dulu," tandasnya. (Dre)
